Fadli Zon Sebut Amanat Bung Karno saat Respons Permintaan PDIP untuk Setop Penulisan Ulang Sejarah RI
Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan respons atas desakan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR RI.
Sebelumnya, Fraksi PDIP meminta agar proyek penulisan ulang sejarah Republik Indonesia dihentikan.
Menurut Fadli, sejarah tidak dapat dihentikan begitu saja karena merupakan bagian dari amanat bangsa.
Saat ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Selasa (1/7/2025), Fadli Zon menegaskan pentingnya sejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia juga mengutip pesan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, sebagai landasan penting bahwa sejarah tidak boleh dilupakan.
"Sejarah kan diperlukan. Amanat Bung Karno, jangan pernah meninggalkan sejarah," kata Fadli Zon, seperti dikutip dari Tribunnews.
Fadli Zon: Penulisan Sejarah Merupakan Proyek Negara
Fadli juga menekankan bahwa proyek penulisan sejarah tersebut bukanlah inisiatif pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu.
"Ini proyek negara kok," kata dia.
Ia menyebutkan bahwa sejauh ini progres penyusunan naskah sejarah RI sudah mencapai sekitar 70 hingga 80 persen. Meski demikian, Fadli mengaku belum menerima naskah tersebut.
"Ya belumlah. Mereka (sejarawan) yang nulis kan," ucapnya.
PDIP Desak Penghentian Proyek Penulisan Ulang Sejarah
Fraksi PDIP sebelumnya telah menyuarakan permintaan agar proyek penulisan ulang sejarah ditunda.
Namun, seiring dengan semakin meluasnya polemik yang muncul di masyarakat dan kalangan akademisi, fraksi berlambang banteng ini kini menilai proyek tersebut sebaiknya dihentikan sepenuhnya.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti, menyampaikan bahwa salah satu pertimbangan utama penghentian proyek ini adalah pernyataan kontroversial dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 hanya sebagai ‘rumor’.
“Termasuk banyaknya sejarawan yang memilih mundur dari tim penulisan. Itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses ini,” ujar MY Esti.
“Dan karena di situ banyak persoalan, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan di Komisi X menyatakan dengan tegas: setop proyek penulisan sejarah ini. Kita harus duduk bersama, mendiskusikan kembali, dan melibatkan lebih banyak sejarawan. Jangan sampai ada persoalan prinsip yang berpotensi melukai masyarakat luas,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P MY Esti Wijayati ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
PDIP Akan Sampaikan Sikap Resmi dalam Rapat Kerja
MY Esti juga menyatakan bahwa sikap resmi Fraksi PDIP terkait proyek penulisan sejarah akan disampaikan secara langsung dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, yang dijadwalkan berlangsung dalam pekan ini.
“Kita ingin duduk bersama. Dalam Raker itu, kami akan secara resmi menyampaikan permintaan penghentian proyek penulisan sejarah ini, karena telah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia internasional,” tandasnya.
