Kena Skandal Telepon dengan Hun Sen, PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Diskors Mahkamah Konstitusi
Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra diskors Mahkamah Konstitusi negara itu pada Selasa (1/7). Di saat yang sama, ayahnya menjalani sidang atas tuduhan pencemaran nama baik kerajaan. Keputusan ini menjadi kemunduran terbaru bagi dinasti politik paling dominan di Thailand.
Kondisi politik Thailand selama bertahun-tahun didorong oleh pertarungan antara elite konservatif yang promiliter dan prokerajaan melawan klan Shinawatra, yang dianggap ancaman terhadap tatanan sosial tradisional kerajaan.
Paetongtarn baru menjabat kurang dari satu tahun dan kini diskors. Penangguhan dari jabatan ini dikeluarkan MK Thailand dalam rangka menyelidiki pelanggaran etika menteri dalam sengketa diplomatik dengan Kamboja.
Kepada wartawan di Gedung Pemerintah Bangkok, Shinawatra mengatakan menerima keputusan tersebut. "Niat saya selalu untuk melakukan yang terbaik bagi negara saya. Saya ingin meminta maaf kepada rakyat Thailand yang frustrasi atas hal ini,” kata Shinawatra, dikutip The Korea Times.
Konflik Perbatasan dan Telepon yang Bocor
Thailand dan Kamboja telah terlibat dalam sengketa perbatasan nan berlangsung lama. Sengketa itu memanas, berubah jadi bentrokan lintas batas pada Mei lalu. Satu tentara Kamboja tewas dalam bentrokan itu.
Dalam upaya menyelesaikan ketegangan itu, PM Thailand itu menelepon Hun Sen. Saat menelepon mantan pemimpin Kamboja itu untuk membahas ketegangan tersebut, Paetongtarn memanggil Hun Sen sebagai ‘paman’ dan menyebut seorang komandan militer Thailand sebagai lawan’. Rekaman itu kemudian bocor dan menuai kecaman luas.
Sebuah partai konservatif mundur dari koalisi pemerintahan dan sekitar 10.000 orang memprotes pemerintahan Paetongtarn di Bangkok, akhir pekan lalu. Sebuah survei dari universitas Bangkok mengungkap peringkat persetujuannya langsung anjlok menjadi hanya 9 persen, turun dari sekitar 30 persen tiga bulan lalu.
Anggota parlemen konservatif menuduh Paetongtarn tunduk pada Kamboja dan melemahkan militer. Ia juga dinilai melanggar konstitusi yang mengharuskan adanya ‘integritas nyata’ dan ‘standar etika’ di antara para menteri.
Mahkamah Konstitusi Thailand menerima pengaduan tersebut untuk diselidiki. Dalam pernyataan, mereka menyebut, dengan suara mayoritas 7-2, Paetongtarn diskors dari tugas sebagai perdana menteri mulai 1 Juli. Penangguhan berlangsung hingga Mahkamah Konstitusi Thailand mengeluarkan putusan.
Penyelidikan dalam kasus tersebut dapat memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Media Thailand melaporkan Wakil Perdana Menteri Suriya Jungrungreangkit, dari Partai Pheu Thai yang sama, akan mengambil alih sementara.
Seorang tokoh oposisi utama menyerukan pemilu baru. Wakil Ketua Partai Rakyat Oposisi, penerus partai Move Forward, Rangsiman Rome mengatakan kepada AFP bahwa Shinawatra telah kehilangan otoritas moralnya dan keputusan itu tidak mengejutkan.
"Membubarkan parlemen ialah solusinya," kata Rome, yang partainya memenangi suara terbanyak dalam Pemilu 2023.(dwi)
