PM Thailand Didesak Mundur Usai Koalisi Pecah dan Rekaman Bocor

Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra berada di ambang krisis setelah Partai Bhumjaithai, mitra utama kedua dalam koalisi, resmi menarik diri pada Rabu (18/6/2025). 

Situasi ini memperkuat desakan mundur terhadap PM Thailand Paetongtarn, yang baru 10 bulan menjabat sebagai perdana menteri.

Paetongtarn, 38 tahun, merupakan putri dari mantan perdana menteri berpengaruh Thaksin Shinawatra. 

Ia kini menghadapi penurunan popularitas, stagnasi ekonomi, dan konflik perbatasan dengan Kamboja yang memunculkan kekhawatiran akan potensi konflik militer.

Bocoran Rekaman Paetongtarn Shinawatra Picu Krisis Politik

Langkah Bhumjaithai mundur dipicu oleh bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, hanya beberapa jam sebelum pengumuman pengunduran diri partai tersebut.

Pembicaraan tersebut dinilai telah merusak integritas nasional, kedaulatan negara, dan citra militer. 

Menyusul kejadian ini, partai-partai koalisi lain seperti United Thai Nation (UTN), Chart Thai Pattana, dan Partai Demokrat juga mengagendakan rapat untuk menentukan posisi mereka.

Jika UTN atau Partai Demokrat menyusul keluar dari koalisi, Paetongtarn akan memimpin pemerintahan minoritas—situasi yang hampir mustahil dipertahankan.

Sementara, Paetongtarn belum memberikan komentar langsung mengenai keluarnya Bhumjaithai. 

Ia terlihat memasuki kantor pemerintahan pada Kamis pagi, di tengah pengamanan ketat dari aparat kepolisian yang bersiap menghadapi potensi unjuk rasa.

Sementara itu, indeks saham di Thailand turun 2,4 persen pada perdagangan pagi, mencapai titik terendah sejak 9 April.

Isi Rekaman Telepon Paetongtarn Shinawatra: Jangan Dengarkan Pihak Lain di Thailand

Dalam rekaman yang bertanggal 15 Juni, Paetongtarn terdengar meminta Hun Sen untuk menyelesaikan sengketa wilayah secara damai dan tidak mendengarkan "pihak lain" di Thailand, termasuk seorang jenderal militer.

Ia menyebut sang jenderal hanya ingin “terlihat keren”.

Kepada wartawan, Paetongtarn menjelaskan bahwa ucapannya adalah bagian dari taktik diplomasi dan tidak mencerminkan konflik dengan militer.

Pada Kamis, Paetongtarn menggelar pertemuan dengan para pejabat keamanan tertinggi, didampingi Menteri Pertahanan, Panglima Angkatan Darat, dan Panglima Angkatan Bersenjata.

Dalam keterangannya kepada wartawan, ia meminta maaf atas kebocoran percakapan dan menyerukan persatuan nasional.

"Kita tidak punya waktu untuk perpecahan. Kita harus melindungi kedaulatan negara. Pemerintah siap mendukung militer dalam segala hal," ujar Paetongtarn.

Opsi Politik: PM Thailand Baru atau Pemilu Dini?

Jika Paetongtarn mengundurkan diri, parlemen Thailand akan bersidang untuk memilih pengganti dari lima kandidat sisa pemilu 2023. 

Alternatif lainnya adalah membubarkan parlemen dan menggelar pemilu dini.

Langkah ini bisa menguntungkan Partai Rakyat, oposisi terbesar yang merupakan kelanjutan dari Partai Move Forward (MFP), pemenang pemilu 2023 yang kemudian dibubarkan oleh pengadilan.

Ketua Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, menilai kebocoran percakapan telepon tersebut sebagai titik balik krisis politik di Thailand.

"Situasi kemarin terkait kebocoran percakapan telepon ini adalah titik balik," katanya dalam konferensi pers.

 "Saya ingin perdana menteri membubarkan parlemen. Saya yakin rakyat ingin pemerintahan yang dapat menyelesaikan masalah rakyat, pemerintahan yang sah yang lahir dari proses demokratis."

Thaksin Shinawatra Kembali Disorot, Militer Pertegas Sikap

Pemerintahan Paetongtarn juga mendapat sorotan atas pengaruh besar ayahnya, Thaksin Shinawatra, yang meskipun tidak menjabat, masih aktif mengomentari kebijakan dan tampil di publik sejak kembali dari pengasingan pada 2023.

Konflik perbatasan dengan Kamboja dan peran dominan militer semakin memperuncing ketegangan antara para jenderal dan keluarga Shinawatra.

Sejarah mencatat, militer Thailand pernah menggulingkan pemerintahan Thaksin melalui kudeta pada tahun 2006 dan 2014.

Pada Kamis, militer Thailand merilis pernyataan resmi yang menegaskan komitmen terhadap demokrasi dan persatuan nasional.

"Kepala angkatan darat mengimbau rakyat Thailand untuk tetap percaya pada komitmen teguh Angkatan Darat Kerajaan Thailand dalam menjaga monarki konstitusional serta melindungi kedaulatan nasional melalui kerangka hukum dan mekanisme kelembagaan yang ada," demikian isi pernyataan tersebut.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .