Upaya Geopark Kaldera Toba Dapatkan Lagi Green Card UNESCO
Geopark Kaldera Toba tengah menghadapi momen krusial dalam usahanya meraih kembali status Green Card dari UNESCO Global Geoparks.
Sebelumnya, Geopark Kaldera Toba mendapat peringatan atau kartu kuning dari UNESCO Global Geoparks.
Untuk itu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Luh Puspa, menggelar rapat koordinasi bersama para kepala daerah dan instansi terkait di kawasan Danau Toba, sebagai bentuk langkah konkret memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Rapat yang digelar di Caldera Toba Nomadic Escape, Sabtu (12/7/2025), merupakan bagian dari persiapan akhir menjelang kunjungan tim asesor UNESCO pada 21–25 Juli 2025.
Dalam kesempatan itu, Wamenpar menekankan pentingnya sinergi semua pihak guna memenuhi empat rekomendasi utama dari UNESCO.
“Kita harus punya pemahaman yang sama, komitmen kuat, dan rencana aksi yang terpadu. Saya yakin, dengan semangat gotong royong, kita mampu menghadapi tantangan ini,” ujar Ni Luh Puspa.
Empat rekomendasi UNESCO untuk Geopark Kaldera Toba
Empat rekomendasi dari UNESCO yang menjadi tolok ukur dalam revalidasi Green Card Geopark Kaldera Toba meliputi:
- Penguatan riset dan pemetaan geologi
- Penambahan panel informasi edukatif di seluruh area geopark
- Penguatan warisan budaya lokal
- Keaktifan badan pengelola dalam menggelar event nasional dan internasional
Menanggapi rekomendasi tersebut, Wamenpar mendorong agar semua pihak segera mengevaluasi program-program yang telah berjalan, mengidentifikasi akar masalah, serta memetakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Salah satu upaya yang disoroti adalah kegiatan Gerakan Wisata Bersih yang telah dilakukan di kawasan Amphiteater Waterfront City Pangururan dan Pantai Bebas Parapat pada Mei lalu.
Program seperti ini dianggap perlu dilaporkan dan dikembangkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari aksi nyata pengelolaan geopark.
Edukasi masyarakat dan kesiapan saat asesor UNESCO datang
Dalam rangka menjaga keberlanjutan kawasan geosit, Wamenpar menegaskan pentingnya edukasi kepada masyarakat sekitar, terutama terkait kebiasaan membakar lahan dan menjaga kebersihan.
Ia juga meminta pembentukan satgas khusus untuk mencegah terjadinya kebakaran selama kunjungan asesor UNESCO.
Selain itu, Wamenpar memberi perhatian khusus terhadap kesiapan pelaku UMKM lokal yang akan dikunjungi tim UNESCO.
Mereka harus dibekali pengetahuan dan kemampuan komunikasi yang memadai agar bisa menjelaskan peran mereka dalam mendukung kelestarian geopark.
General Manager Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, Azizul Kholis, menjelaskan bahwa saat ini timnya sedang menjalankan pra-revalidasi bersama Professor Soojae Lee dari Korea Selatan.
Salah satu masukan penting adalah perlunya penggunaan bahasa Inggris pada seluruh laporan resmi, serta penyajian informasi geologi dalam bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk anak-anak sekolah.
“Masukan ini sangat penting, karena UNESCO menilai bukan hanya kontennya, tapi juga bagaimana informasi itu dikomunikasikan secara inklusif,” kata Azizul.
Green card bukan sekadar status
Wamenpar menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Green Card bukan sekadar label prestise internasional, melainkan jembatan menuju masa depan yang lebih cerah bagi kawasan Danau Toba.
ilustrasi Danau Toba, danau terbesar di Indonesia.
Dengan status ini, kawasan geopark akan semakin dikenal dunia, yang berarti potensi kunjungan wisatawan, investasi, serta peluang ekonomi akan meningkat signifikan, tanpa mengorbankan kelestarian alam dan budaya.
“Mari kita jadikan momen revalidasi 2025 sebagai titik balik kebangkitan Geopark Kaldera Toba,” pungkas Wamenpar.
