Inggris Ancam Israel Bakal Akui Negara Palestina, Jika Krisis Kemanusia Berlanjut
Kondisi gaza kian mengenaskan, puluhan ribu orang meninggal dunia dan Kawasan tersebut telah hancur akibat serangan Israel.
Selain itu, Kawasan itu tengah menghadapi krisis kemanusian paling parah. Jutaan orang mengalami kelaparan karena tidak ada pasokan bantuan yang mencukupi.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer memberi ancaman kepada Israel bahwa Inggris akan segera mengakui Palestina jika Israel tak kunjung memperbaiki kondisi di Jalur Gaza.
"Saya dapat memastikan bahwa Inggris akan mengumumkan pengakuan terhadap negara Palestina dalam Sidang Umum PBB pada September ini,” kata Starmer
Namun, ia melanjutkan, “kecuali jika Israel mengambil langkah substansial untuk mengakhiri situasi mengerikan di Gaza, menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen terhadap perdamaian berkelanjutan jangka panjang yang memulihkan prospek solusi dua negara.”
Keputusan Starmer tersebut menyusul langkah Presiden Prancis Emmanuel Macron yang pada pekan lalu mengumumkan Paris akan mengakui Palestina pada agenda PBB yang sama.
Pernyataan PM Inggris disampaikan usai rapat darurat kabinet terkait situasi di Jalur Gaza serta di tengah desakan dari 250 lebih anggota parlemen untuk mengakui kedaulatan Palestina.
Starmer menyatakan, Inggris pada akhirnya akan mengakui Palestina “sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang layak.”
Ia mengatakan, tujuan akhir yang harus dicapai adalah Israel yang “aman” dapat hidup berdampingan dengan negara Palestina yang “berdaulat”.
PM Inggris menyebut prospek solusi dua negara yang semakin terancam sebagai alasan pihaknya menyatakan akan mengakui Palestina, kecuali jika rezim Zionis memperbaiki kondisi di Jalur Gaza.
Perbaikan kondisi tersebut, ucapnya, meliputi pemberian izin kepada PBB untuk menyalurkan bantuan, “menegaskan komitmen tidak akan mencaplok Tepi Barat”, dan berkomitmen terhadap proses perdamaian jangka panjang yang bermuara pada solusi dua negara.
Starmer menegaskan supaya Hamas segera membebaskan semua sandera, menyepakati gencatan senjata, serta menyerahkan semua senjata dan menerima bahwa mereka “tak akan memiliki peran apapun dalam pemerintahan di Gaza.”
Ia mengatakan, langkah tersebut ia tempuh akibat situasi di Jalur Gaza yang memburuk dan prospek terwujudnya solusi dua negara yang semakin mengecil.
Merespons keputusan PM Inggris, pihak Israel mengutuk keras langkah tersebut adalah “hadiah bagi Hamas dan mencederai upaya mencapai gencatan senjata.”
Sementara itu, Indonesia bersama Italia melaporkan rekomendasi konkret atas isu keamanan Solusi Dua Negara yang disusun berdasarkan hasil konsultasi dengan seluruh negara anggota PBB.
Indonesia dan Italia dipercaya untuk memimpin Kelompok Kerja Isu Keamanan dalam proses persiapan konferensi yang digelar di Markas Besar PBB New York pada 28-30 Juli 2025, menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa.
Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, yang memimpin Delegasi RI dalam konferensi tersebut, mengatakan bahwa kelompok kerja itu bertujuan untuk mengidentifikasi jaminan keamanan serta ruang lingkup dan tugas dari misi stabilisasi di bawah komando PBB.
“Kedua aspek ini merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan bagi konflik Palestina dan Israel,” kata Arrmanatha. (*)
