Cara Mendapatkan Uang dari TikTok

TikTok mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di London. Ratusan staf yang selama ini bertugas di bagian moderasi konten dan keamanan (Trust and Safety) dipastikan terdampak langkah restrukturisasi perusahaan.

Keputusan ini datang di tengah diberlakukannya penuh Undang-Undang Keamanan Online di Inggris. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan teknologi internasional mencegah penyebaran konten berbahaya atau menghadapi denda miliaran rupiah.

Moderasi Konten Beralih ke AI

Langkah TikTok dinilai sebagai sinyal kuat bahwa perusahaan semakin bergantung pada kecerdasan buatan (AI) untuk menggantikan peran moderator manusia. TikTok menyebut pekerjaan moderasi dan penjaminan kualitas tidak lagi akan dilakukan dari kantor London.

Sebagai gantinya, perusahaan mulai mengotomatisasi lebih banyak tugas menggunakan teknologi AI. Menurut laporan Financial Times pada 25 Agustus 2025, kebijakan ini dimaksudkan untuk memusatkan operasional di lokasi tertentu yang dianggap lebih efisien.

John Chadfield, perwakilan dari Communication Workers Union (CWU), menyebut ada sekitar 300 pegawai di divisi Trust and Safety London yang terancam kehilangan pekerjaan. “Mereka tidak ingin lagi memiliki moderator manusia, target mereka adalah seluruhnya digantikan oleh AI,” ujarnya.

Selain faktor teknologi, Chadfield menambahkan, perusahaan juga cenderung memindahkan operasional ke negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah. “AI membuat mereka terdengar mutakhir, tetapi pada praktiknya mereka hanya memindahkannya ke luar negeri,” tegasnya.

PHK di Tengah Isu Serikat Pekerja

PHK massal ini menimbulkan keresahan karena dilakukan tepat seminggu sebelum para staf di London dijadwalkan melakukan pemungutan suara terkait pembentukan serikat pekerja. Menurut sumber internal, manajemen TikTok selama beberapa bulan terakhir memang menunjukkan penolakan terhadap upaya pembentukan serikat tersebut.

Kondisi ini semakin memicu ketegangan di kalangan karyawan yang merasa hak mereka diabaikan.

Regulasi Ketat dan Risiko Denda

Langkah TikTok bertepatan dengan diberlakukannya aturan baru dari Undang-Undang Keamanan Online Inggris. Regulasi ini mewajibkan perusahaan teknologi melakukan verifikasi usia bagi pengguna yang mencoba mengakses konten berpotensi berbahaya.

Perusahaan yang tidak patuh bisa terkena sanksi hingga £18 juta atau 10 persen dari omzet global, mana yang lebih besar. TikTok sendiri baru-baru ini meluncurkan sistem verifikasi usia berbasis AI untuk membatasi paparan konten bagi pengguna di bawah 18 tahun.

Seperti halnya YouTube dan Meta, TikTok mengandalkan machine learning untuk memperkirakan usia pengguna dari pola penggunaan aplikasi dan interaksi mereka. Namun, sistem ini masih dalam tahap peninjauan regulator komunikasi Inggris, Ofcom.

Reorganisasi Global TikTok

TikTok menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari reorganisasi global yang sudah dimulai sejak tahun lalu. Perusahaan ingin memusatkan operasional moderasi di lebih sedikit lokasi agar lebih efektif dan cepat.

Beberapa pusat operasional baru akan difokuskan di Dublin dan Lisbon. Sementara itu, tim Trust and Safety di Berlin bahkan telah resmi ditutup pada bulan ini.

“Kami terus melanjutkan reorganisasi global untuk memperkuat model operasional Trust and Safety dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,” jelas TikTok dalam pernyataan resminya.

Bisnis Tetap Tumbuh

Meski melakukan PHK, performa bisnis TikTok di kawasan Eropa justru menunjukkan pertumbuhan. Laporan terbaru mencatat pendapatan perusahaan di Inggris dan Eropa naik 38 persen pada 2024, mencapai $6,3 miliar.

Kerugian sebelum pajak juga turun signifikan, dari $1,4 miliar pada 2023 menjadi $485 juta di tahun berikutnya. TikTok menegaskan tetap berkomitmen menjaga privasi serta keselamatan pengguna meski menghadapi perubahan besar di tubuh perusahaan.