Kontroversi Tanggul Laut Pantura Rp 1,28 Kuadriliun, Pengamat Sebut Pulau Jawa Bisa Rusak

 Proyek tanggul laut Pantura senilai Rp 1,28 kuadriliun menuai kontroversi karena dinilai berpotensi merusak ekosistem Pulau Jawa.

Pembangunan tanggul sepanjang lebih dari 500 kilometer ini disebut akan menguras miliaran kubik pasir dari darat dan laut, sehingga justru memperparah kerusakan lingkungan pesisir alih-alih melindunginya dari banjir rob.

Proyek Raksasa di Bawah Badan Otorita Baru

Meski menuai kritik, Presiden Prabowo Subianto tetap melantik eks Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa di Istana Negara, Senin (25/8/2025).

Badan ini dibentuk melalui Keppres Nomor 76/P Tahun 2025 dan ditugaskan menuntaskan megaproyek tanggul laut (giant sea wall) yang sebenarnya sudah digagas sejak era Presiden Soeharto, sekitar 30 tahun lalu.

Dengan biaya mencapai 80 miliar dollar AS atau setara Rp 1,28 kuadriliun, proyek ini ditargetkan rampung dalam 15–20 tahun.

Tanggul akan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dan menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Didit Herdiawan Ashaf resmi dilantik sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) atau Kepala Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura.

Kritik Keras: Pulau Jawa Bisa Semakin Rusak

Peneliti kelautan Auriga Nusantara, Parid Ridwanuddin, menilai proyek tanggul laut bukan solusi, melainkan ancaman baru bagi Pulau Jawa.

“Kalau pemerintah ngotot melanjutkan pembangunan tanggul laut, ini tanda buruk. Pulau Jawa akan semakin diekstraksi, akan semakin rusak,” kata Parid, Rabu (27/8/2025).

Menurutnya, pengerukan pasir skala besar yang dibutuhkan akan merusak ekosistem darat dan laut.

Dampak lanjutannya berpotensi menimbulkan kerusakan permanen pada kawasan pesisir utara Jawa.

“Banjir rob tidak akan selesai hanya dengan tanggul laut. Justru kerusakan lingkungan bisa makin besar, sementara masyarakat pesisir tetap menderita,” tegasnya.

Dana Jumbo Dinilai Salah Prioritas

Parid juga mengingatkan, dana sebesar Rp 1,28 kuadriliun seharusnya dialihkan untuk sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Guru dan dosen saat ini kekurangan apresiasi, gaji mereka masih kecil. Di daerah terpencil, sekolah dan layanan kesehatan masih minim. Itu seharusnya diprioritaskan, bukan tanggul laut,” ujarnya.

Menurutnya, politik anggaran pemerintah seharusnya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, bukan proyek infrastruktur yang berisiko besar terhadap lingkungan.

Evaluasi Tata Ruang Jadi Kunci

Parid menekankan, sebelum bicara pembangunan tanggul laut, pemerintah wajib mengevaluasi tata ruang Pulau Jawa, terutama kawasan pantura yang selama ini didominasi industri.

Saat ini, hutan alam di Jawa tersisa kurang dari 9 persen, ruang ekologi sangat terbatas, dan masyarakat pesisir makin terpinggirkan.

“Kalau ingin melindungi pantai utara Jawa, langkah awalnya evaluasi tata ruang. Bukan membangun tanggul yang justru bisa memperburuk masalah,” ujarnya.

Belajar dari IKN: Risiko Proyek Besar Mandek

Parid bahkan menilai pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut tidak diperlukan.

Ia mengingatkan pengalaman IKN (Ibu Kota Nusantara), di mana badan otorita mengelola dana besar tetapi progres pembangunan masih terbengkalai.

“Indonesia butuh politik anggaran yang fokus pada pemulihan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat. Kalau visi Indonesia Emas 2045 mau tercapai, kuncinya ada pada pendidikan, kesehatan, dan pemulihan lingkungan, bukan proyek tanggul,” tutupnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!