Pengamat Pariwisata Sebut Bali Tak Butuh Petugas Keamanan dari Ormas

Beberapa waktu lalu, kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) GRIB Jaya di Bali ramai dibicarakan.

Salah satu alasan penolakan ormas itu karena Bali sudah memiliki petugas keamanan berbasis kearifan lokal yaitu pecalang.

"Dari 1.400 lebih desa adat, itu sudah memiliki pecalang desa adat. Nah, pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika wilayah adat itu sendiri," kata Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, dilaporkan oleh , Selasa (6/5/2025).

Sementara itu, pengamat pariwisata I Gede Pitana berterima kasih bila ada ormas yang datang dan turut menjaga keamanan, ketertiban, serta kedamaian di Bali.

Namun, menurutnya, Bali tidak memerlukan petugas tambahan untuk menjamin keamanan masyarakat di Pulau Dewata.

"Karena sebagai bagian dari Indonesia, kita sudah memiliki polisi, tentara, Babinsa, dan banyak aparat keamanan," kata Pitana saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/5/2025).

"Bahkan sudah ada pecalang di desa adat masing-masing," lanjut dia.

Pecalang atau petugas pengamanan adat Bali memantau situasi jalan tol Bali Mandara saat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 di Desa Adat Tuban, Badung, Bali, Senin (11/03/2024).

Pitana mengaku lebih senang memberdayakan petugas keamanan yang sudah ada di Bali sejak lama.

Misalnya, kehadiran pecalang atau petugas keamanan desa adat di Bali yang telah lama membantu ketertiban hidup bermasyarakat, termasuk pengaturan lalu lintas.

Pitana menyoroti keamanan dan kedamaian menjadi modal dasar pariwisata, sektor yang kini merupakan sumber kehidupan lebih dari 70 persen orang di Bali.

Sebaliknya, ia justru mendukung bila terdapat sekelompok orang luar Bali membentuk paguyuban yang bertujuan turut menjaga keamanan sesama individu di Bali.

"Saya senang sekali kalu ada paguyuban pedagang rumah makan padang, pedagang sate, atau tukang cukur di Bali," kata dia.

"Masalahnya, jangan sampai organisasi kemasyarakatan yang dari luar itu melakukan gesekan-gesekan dengan organisasi tradisional di Bali," tambah Pitana.

Pandangan ini disampaikan tanpa pandang bulu, bukan semata-mata bias karena dirinya merupakan masyarakat asli Bali.

Aturan mengenai kemunculan ormas dari daerah lain ke sebuah daerah, kata dia, juga mesti berlaku di semua wilayah.

"Terlepas dari Bali, saya lebih senang memberdayakan masyarakat lokal di Jawa yang tahu budaya, adat, tradisi, dan peta wilayah, bila berkunjung ke Jawa," ucap dia.

Pecalang atau petugas pengamanan desa adat di Bali memantau situasi di area Monumen Kapten Anumerta Ida Bagus Putu Japa saat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944 di wilayah Desa Sumerta Kelod, Denpasar, Bali, Kamis (3/3/2022). Pengamanan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944 di desa tersebut untuk menjamin keamanan dan kelancaran umat Hindu dalam menjalani catur brata penyepian dengan tidak bekerja (amati karya), tidak bepergian (amati lelungan), tidak menyalakan api (amati geni) dan tidak bersenang-senang (amati lelanguan) selama 24 jam yakni mulai Kamis (3/3/2022) pukul 06.00 WITA hingga Jumat (4/3/2022) pukul 06.00 WITA.

Penolakan GRIB Jaya di Bali juga ditolak oleh Ketua Pecalang Bali, Made Mudra beserta warga Bali melalui pemimpin adat Kelihan Adat Tainsiat Pande Nyoman Artawibawa.

"Terkait itu, saya kira serupa pendapatnya dengan Bendesa Kesiman yang sudah lebih dulu bersuara, bahwa desa adat di Bali sebetulnya sudah memiliki lembaga yang ditugasi untuk menjaga keamanan di wilayah setempat, bernama Pecalang," ujarnya. 

Mengapa GRIB Jaya ditolak?

Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal, menemui Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (15/4/2025), siang.

Sebelumnya beberapa kasus GRIB Jaya di Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi pemicu penolakan ormas besutan Hercules Rosario de Marshal ini.

Sebelumnya, GRIB Jaya dianggap meresahkan karena menyegel pabrik dan gudang di Kalteng, lalu meninggalkan spanduk yang bertuliskan "pabrik dan gudang ini dihentikan operasionalnya oleh DPD Grib Jaya Kalteng".

Tak lama, unggahan Instagram anggota DPD RI Provinsi Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, terkait penolakan GRIB Jaya, turut meramaikan isu ormas ini.

"Di Bali ada ormas ini juga kan ? Visi Misi bikin ormas GRIB di Bali apa ya ? Apakah menjaga keamanan, membuat keseharian warga Bali aman dan nyaman ?," tulis Ni Luh dalam keterangan unggahannya, Minggu (4/5/2025).

Ni Luh menilai, Bali sudah aman dalam perlindungan puluhan ribu pecalang di Bali yang sudah aktif sejak dahulu kali.

Bukan hanya urusan adat, pecalang juga mengayomi masyarakat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

"Kepada ketua GRIB dan jajarannya. Kita hidup bersama-sama di Bali. Di mana bumi dipijak disana langit dijunjung," tulis dia.