Kamboja Langgar Gencatan Senjata, Thailand Lapor ke Malaysia-AS dan Tiongkok

Pemerintah Thailand mendesak Kamboja untuk mematuhi perjanjian gencatan senjata, menegaskan kembali komitmen Thailand terhadap perundingan damai meskipun ada pelanggaran yang dilakukan Kamboja.
Penjabat Perdana Menteri Phumtham Wechayachai pada hari Selasa, 29 Juli 2025, membacakan pernyataan resmi terkait ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja, yang menekankan komitmen Thailand terhadap gencatan senjata, sekaligus menuduh Kamboja melanggar perjanjian tersebut.
“Dengan ketulusan hati kami yang sebesar-besarnya, Pemerintah Kerajaan Thailand berupaya semaksimal mungkin untuk mengakhiri bentrokan di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja sesegera mungkin,” kata Phumtham Wechayachai dilansir The Nation
Dialog dan negosiasi kemarin di Putrajaya menghasilkan kesepakatan gencatan senjata antara kedua belah pihak — yang mencerminkan harapan bersama masyarakat internasional untuk memulihkan perdamaian bagi rakyat kedua negara.
Pemerintah Thailand dengan tulus menjunjung tinggi kesepakatan tersebut dan secara ketat mematuhi kesepakatan gencatan senjata yang diumumkan bersama.
Namun, pasukan militer Kamboja telah melanggar kesepakatan tersebut dengan melancarkan serangan terus-menerus dan tanpa pandang bulu terhadap wilayah Thailand di berbagai wilayah di sepanjang perbatasan, bahkan setelah masa gencatan senjata yang disepakati telah berlalu.
Pasukan militer Thailand telah dipaksa untuk merespons secara tegas dan dalam proporsi yang tepat untuk melindungi kedaulatan, integritas wilayah, dan nyawa warga sipil yang tidak bersalah.
Pemerintah Thailand dengan demikian telah mengajukan keluhan kepada Malaysia, selaku Ketua ASEAN saat ini, Amerika Serikat, dan Republik Rakyat Tiongkok — yang menjadi saksi dialog dan negosiasi kemarin — untuk memberi tahu mereka tentang pelanggaran Kamboja terhadap kesepakatan gencatan senjata dan kurangnya Ketulusan.
Saat ini, Pemerintah Thailand telah menugaskan seluruh angkatan bersenjata kami untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan menjamin keselamatan rakyat. Thailand tidak akan membiarkan pelanggaran apa pun terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah kami dalam keadaan apa pun.
Namun, pagi ini komandan regional kedua negara telah mengadakan dialog untuk mengidentifikasi langkah-langkah menuju de-eskalasi. Pada saat yang sama, Thailand siap untuk melanjutkan diskusi ke tingkat yang lebih tinggi dan tepat sebagaimana disepakati guna mencegah kerugian lebih lanjut bagi warga sipil dan personel militer.
“Kami yakin bahwa upaya kami, yang didasarkan pada praktik internasional, prinsip-prinsip kemanusiaan, dan hak asasi manusia, akan diakui secara jelas oleh masyarakat internasional. Dan upaya tersebut akan membentuk fondasi yang kuat bagi pertimbangan semua fakta setelah gencatan senjata benar-benar diberlakukan.,” ujarnya
Sebelumnya, Militer Thailand menuduh Kamboja telah melanggar gencatan senjata, menurut laporan kantor berita Agence France-Presse pada Selasa, mengutip pernyataan dari wakil juru bicara tentara Thailand, Ritcha Suksuwanon.
“Setelah gencatan senjata diumumkan, gangguan dilaporkan terjadi di wilayah Phu Makua yang disebabkan oleh pihak Kamboja, yang menyebabkan baku tembak antara kedua belah pihak dan berlanjut hingga pagi hari,” kata Suksuwanon seperti dikutip oleh kantor berita tersebut.
“Selain itu, bentrokan juga terjadi di daerah Sam Taet dan berlanjut hingga pukul 05.30 pagi waktu setempat (05.30 WIB),” tambah Suksuwanon.
Ketegangan di perbatasan antara Thailand dan Kamboja meningkat menjadi konflik bersenjata pada 24 Juli. Korban sipil dilaporkan terjadi di kedua sisi.
Insiden ini terjadi menyusul bentrokan pada 28 Mei antara personel militer Thailand dan Kamboja di zona netral yang disengketakan, yang dilaporkan mengakibatkan seorang tentara Kamboja tewas.