Menilik Penyebab Perang Thailand dan Kamboja, serta Rencana Gencatan Senjata

Situasi perbatasan antara Thailand dan Kamboja memanas setelah bentrokan bersenjata terjadi di wilayah sengketa selama empat hari belakangan, yang dimualai pada Kamis (24/7/2025).

Insiden ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa, pengungsian massal, dan meningkatnya ketegangan diplomatik antara kedua negara Asia Tenggara tersebut.

Berikut penyebab perang Thailand dan Kamboja, hingga rencana gencatan senjata antara kedua belah pihak, yang dirangkum Kompas.com dari Antara.

Penyebab Perang Thailand dan Kamboja

Akar konflik antara Thailand dan Kamboja berasal dari sengketa wilayah perbatasan yang panjangnya lebih dari 800 kilometer.

Permasalahan bermula dari klaim tumpang tindih atas wilayah yang didasarkan pada peta buatan Prancis tahun 1907, yang digunakan Kamboja sebagai dasar klaim wilayah.

Thailand menilai peta tersebut tidak akurat karena perwakilan Prancis saat itu tidak memetakan sejumlah bagian perbatasan yang sulit diakses.

Sengketa semakin tajam pada kawasan Kuil Preah Vihear yang berusia lebih dari 1.000 tahun.

Pada 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa candi tersebut berada di wilayah Kamboja, namun sengketa tetap berlangsung.

Kamboja kembali mengajukan kasus ke ICJ pada 2011 setelah terjadi bentrokan mematikan.

Setelanya, putusan ICJ di tahun 2013 menegaskan kembali kedaulatan Kamboja atas area di sekitar candi tersebut.

Namun, Thailand menolak upaya terbaru Kamboja untuk membawa sengketa ke pengadilan internasional dan menolak yurisdiksi Mahkamah atas wilayah lain, termasuk kawasan "Segitiga Zamrud".

Konflik semakin rumit akibat krisis politik dalam negeri Thailand. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra ditangguhkan pada 1 Juli 2025 karena dugaan pelanggaran etika terkait isu perbatasan, yang memperparah ketegangan dengan Kamboja.

Tentara Thailand berjaga di kuil Prasat Ta Muen Thom, atau Prasat Ta Moan Thom, di Khmer, perbatasan sengketa antara Thailand dan Kamboja, pada 26 Maret 2025. Jet tempur F-16 Thailand mengebom wilayah Kamboja di wilayah perbatasan yang memicu bentrokan.

Kronologi Perang Thailand dan Kamboja pada Juli 2025

Pada Juli 2025, Militer Thailand menyatakan bahwa pasukan Kamboja melepaskan tembakan di dekat Kuil Ta Moan Thom, yang masih disengketakan di Provinsi Oddar Meanchey.

Penembakan dilakukan menggunakan senjata berat seperti artileri dan roket jarak jauh BM21, setelah sebelumnya Kamboja mengirim drone pengintai dan pasukan ke kawasan tersebut.

Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menyebut tindakan tersebut sebagai pembelaan diri atas agresi militer Thailand.

Mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bahkan menyatakan bahwa militer Thailand telah menembaki wilayah Oddar Meanchey dan Preah Vihear.

Bentrokan ini merupakan yang kedua dalam beberapa bulan terakhir, menyusul insiden pada Mei lalu yang menewaskan seorang prajurit Kamboja.

Ketegangan meningkat tajam beberapa jam setelah hubungan diplomatik kedua negara diturunkan akibat ledakan ranjau yang melukai tentara Thailand.

Menurut Kementerian Pertahanan Thailand, pertempuran terbaru ini melibatkan enam titik sepanjang perbatasan dengan tembakan artileri dan baku tembak langsung.

Militer Thailand juga merespons eskalasi dengan mengerahkan jet tempur F-16 ke wilayah perbatasan.

Tangkapan layar dari video amatir warga yang diunggah ke Facebook, menunjukkan asap mengepul dari atap toko sebelah pom bensin di Provinsi Sisaket, Thailand, setelah terkena tembakan roket Kamboja, ketika pertempuran Thailand-Kamboja berkecamuk pada Kamis, 24 Juli 2025. Update Situasi Terkini Perang Thailand dan Kamboja

Dampak Perang Thailand dan Kamboja

Bentrok bersenjata yang terjadi telah memicu eksodus warga dari daerah konflik di kedua sisi perbatasan.

Thailand telah menutup seluruh akses perbatasan kecuali untuk keperluan esensial seperti pendidikan dan medis.

Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh juga mengimbau seluruh warga negaranya untuk segera meninggalkan Kamboja kecuali ada alasan mendesak.

Hingga Jumat (25/7/2025), 63.446 orang telah dievakuasi dari daerah terdampak untuk memastikan keselamatan mereka. Mereka terdiri dari 4.813 orang dari Buriram, 21.646 orang dari Surin, 26.511 orang dari Sisaket, dan 10.476 orang dari Ubon Ratchathani.

Tentara Kerajaan Thailand memimpin upaya evakuasi dan bantuan di 14 distrik di empat provinsi.

Di sisi lain, kementerian Pertahanan Kamboja pada Minggu (27/7/2025) menyebut bahwa sekitar 80.000 warga desa di negara itu mengungsi untuk mencari tempat perlindungan yang aman.

"Jumlah pengungsi di tiga provinsi, yakni Preah Vihear, Oddar Meanchey, dan Pursat, telah bertambah menjadi 25.000 keluarga dengan total hingga 80.000 orang," kata wakil sekretaris negeri sekaligus juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja Letnan Jenderal Maly Socheata, selaku sebuah pernyataan pers.

Dia menambahkan bahwa sebanyak 536 sekolah telah ditutup, yang berdampak pada 130.000 siswa.

Kamboja juga telah merespons dengan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Thailand, termasuk pelarangan film dan acara TV Thailand, penghentian impor bahan bakar, buah, dan sayur, serta pemutusan koneksi internet dan pasokan listrik dari Thailand.

Jumlah Korban Perang Thailand dan Kamboja

Menurut Kementerian Pertahanan Kamboja, setidaknya delapan warga sipil dan lima tentara Kamboja tewas dalam bentrokan lintas batas.

Di pihak Thailand, 15 orang dilaporkan tewas, termasuk seorang tentara.

Kementerian Pertahanan Thailand juga menyebutkan bahwa sembilan warga sipil Thailand tewas dan 14 lainnya terluka akibat tembakan artileri di tiga provinsi.

Korban tewas dan luka mencakup baik warga sipil maupun personel militer dari kedua negara.

Warga sipil kabur dari rumah dan mengungsi dari perbatasan Kamboja-Thailand di Provinsi Oddar Meanchey. Thailand dan Kamboja terlibat dalam bentrokan militer paling berdarah dalam lebih dari satu dekade sejak Kamis (24/7/2025).

Gencatan Senjata: Dukungan AS dan Seruan Perdamaian

Thailand menyatakan secara prinsip telah menyetujui gencatan senjata dengan Kamboja setelah percakapan telepon antara penjabat Perdana Menteri Phumtham Wechayachai dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut bahwa Phumtham mengucapkan terima kasih atas perhatian Trump terhadap konflik dan menegaskan bahwa Thailand mendukung gencatan senjata, namun meminta "niat tulus" dari Kamboja.

Thailand juga meminta agar negosiasi segera dilakukan untuk menyusun mekanisme penyelesaian damai secara menyeluruh.

Di sisi lain, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyatakan kesediaannya untuk melakukan "gencatan senjata segera dan tanpa syarat".

Dalam unggahan media sosial, Hun Manet mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara dengan Presiden Trump dan menerima keprihatinan dari pemerintah AS agar korban tidak terus berjatuhan.

"Sebagai respons, saya menegaskan kepada Presiden Donald Trump bahwa Kamboja setuju dengan usulan gencatan senjata segera dan tanpa syarat antara kedua angkatan bersenjata," ujarnya.

Hun Manet mengatakan bahwa ia telah menugaskan Wakil PM sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai proposal gencatan senjata dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Sementara itu, Presiden Trump menyatakan di platform Truth Social bahwa kedua negara telah sepakat untuk memulai perundingan damai dan segera merancang mekanisme gencatan senjata.

"Kedua Pihak menginginkan Gencatan Senjata dan Perdamaian segera... Mereka sepakat untuk segera bertemu dan dengan cepat merancang Gencatan Senjata dan pada akhirnya, PERDAMAIAN," ujar Trump.