Gencatan Senjata Kamboja-Thailand Resmi Berlaku, Kedua Belah Pihak Tarik Pasukan
Gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand resmi berlaku tepat pada Senin tengah malam, 28 Juli 2025, pukul 24:00 waktu setempat. Kedua belah pihak sepakat dengan segera menghentikan pertikaian tanpa syarat apapun.
Kesepakatan ini dihasilkan setelah kedua negara yang bersengketa perbatasan tersebut menyepakati gencatan senjata "segera dan tanpa syarat" dalam negosiasi damai di Kuala Lumpur, Malaysia, yang dimediasi oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai turut serta dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh duta besar Amerika Serikat dan Tiongkok.
"Baik Kamboja maupun Thailand mencapai kesepahaman bersama sebagai berikut: Pertama, gencatan senjata segera dan tanpa syarat yang berlaku mulai 24 jam waktu setempat, tengah malam tanggal 28 Juli 2025, malam ini," ujar Perdana Menteri Anwar setelah perundingan mediasi di Malaysia dilansir CNA.
PM Anwar Ibrahim mengatakan Kamboja dan Thailand juga telah sepakat untuk melanjutkan komunikasi langsung antara kedua perdana menteri, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan. Dengan demikian, keduanya siap menarik pasukan di perbatasan yang disengketakan.
Menurut pernyataan bersama, Malaysia selaku Ketua ASEAN, juga siap mengoordinasikan tim pengamat untuk memastikan pelaksanaan gencatan senjata.
Berharap Hubungan Normal
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet memuji "pertemuan yang sangat baik" antara dirinya dan Penjabat Perdana Menteri Thailand, setelah perundingan mediasi di Putrajaya.
"Kami berharap solusi yang diumumkan Perdana Menteri Malaysia Anwar akan menjadi syarat bagi kemajuan diskusi bilateral kami agar hubungan kami kembali normal dan sebagai landasan bagi de-eskalasi di masa mendatang," ujarnya mengenai perjanjian gencatan senjata segera.
Sementara Penjabat PM Thailand Phumtham Wechayachai juga menyampaikan apresiasinya kepada PM Anwar, pemerintah Tiongkok, dan Presiden Trump atas kontribusi mereka terhadap perjanjian gencatan senjata.
Ia mengatakan perjanjian tersebut mencerminkan keinginan Thailand untuk menemukan penyelesaian damai atas konflik tersebut sambil tetap melindungi kedaulatan dan kehidupan rakyatnya.
Phumtham menambahkan bahwa Thailand menyetujui gencatan senjata "dengan jaminan ... bahwa gencatan senjata tersebut akan dilaksanakan dengan sukses dan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak".
Kamboja terjebak dalam konflik paling berdarah dalam beberapa tahun terakhir terkait perbatasan yang disengketakan, dengan setidaknya 33 orang dipastikan tewas dari kedua belah pihak, dan lebih dari 200.000 orang mengungsi.
Sengketa wilayah antara Thailand dan Kamboja berakar dari masa penjajahan Prancis ketika peta batas wilayah antara kedua negara dibuat pada tahun 1907, namun, kedua negara bertetangga tersebut menafsirkannya secara berbeda.
Thailand lebih memilih menyelesaikan semua sengketa terkait perbatasan melalui negosiasi bilateral, sementara Kamboja lebih mengandalkan Mahkamah Internasional, yang yurisdiksinya atas sengketa wilayah tidak diakui oleh Thailand.
