Nasib Bianglala Mangkrak di Alun-alun Kota Batu, Baru Akan Diperbaiki 2026

Rencana revitalisasi atau pembangunan bianglala baru yang ikonis di Alun-alun Kota Batu, Jawa Timur dipastikan mundur ke tahun 2026.
Sementara itu, bianglala lama yang sudah lama mangkrak dan menjadi pemandangan usang akan segera dihapus dari aset daerah melalui proses lelang.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, Dian Fachroni, menjelaskan bahwa percepatan proses lelang bianglala lama adalah prioritas.
"Penjualan bianglala lama harus melalui lelang, dan kami sedang berkoordinasi intensif dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk menentukan langkah-langkah teknisnya. Proses ini harus dipercepat," ujar Dian Fachroni pada Jumat (8/8/2025).
Hingga saat ini, DLH masih mengkaji dua opsi utama untuk pelelangan tersebut. Yakni, lelang dalam kondisi utuh dengan kata lain menjual bianglala seperti kondisinya saat ini.
Namun, opsi ini memerlukan penilaian (appraisal) resmi dari tim aset untuk menentukan nilai jualnya.
Opsi lainnya, yakni lelang dalam bentuk terbongkar atau dengan kata lain membongkar bianglala menjadi komponen-komponen terpisah sebelum dijual sebagai besi tua atau suku cadang.
"Kami masih menunggu arahan dari bagian aset mengenai mekanisme mana yang paling efektif dan menguntungkan bagi daerah," kata Dian.
Pengadaan bianglala baru pada 2026
Di sisi lain, proyek pengadaan bianglala baru telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam tahap perencanaan.
Proyek ini sudah resmi masuk dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026.
Bahkan, proses pembuatan Detail Engineering Design (DED) yang menelan anggaran Rp 300 juta tahun ini sudah berjalan dan ditargetkan tuntas dalam 60 hingga 90 hari ke depan.
Kondisi bianglala di Alun-alun Kota Batu beberapa waktu lalu.
DED ini akan menghasilkan angka final terkait total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan fisik.
"Secara perencanaan, kami yakin semua siap di tahun 2025. Namun, eksekusi fisiknya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran di tahun 2026," jelas Dian.
DLH telah mengajukan alokasi dana sementara sebesar Rp 5,5 miliar dalam KUA-PPAS. Namun, Dian mengingatkan bahwa angka ini masih sangat dinamis.
"Pembahasan anggaran akan melibatkan semua dinas. Jika ada program prioritas lain yang lebih mendesak, bisa jadi akan ada penyesuaian anggaran.
Keputusan final berada di tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD," terangnya.
Untuk mengantisipasi jadwal yang ketat, DLH telah menyiapkan strategi proaktif. Jika alokasi anggaran untuk bianglala disetujui, DLH akan melaksanakan tender dini pada akhir tahun 2025.
"Syarat utama tender dini adalah proyek tersebut harus sudah tercantum di KUA-PPAS. Jika anggaran disetujui, kami bisa langsung membuka tender pada November 2025. Dengan begitu, penandatanganan kontrak dengan pemenang tender bisa dilakukan pada awal Januari 2026, dan pekerjaan fisik bisa segera dimulai," pungkasnya.
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!