Pembentukan Payment ID Dinilai Mata-matai Transaksi Masyarakat? Begini Respons Istana

Pihak Istana Negara melalui Mensesneg, Prasetyo Hadi membantah jika Payment ID dibuat untuk memata-matai transaksi masyarakat. Ia menyebut Payment ID dibuat sebagai upaya antisipasi terhadap penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos).
"Karena banyak juga yang kemudian terjadi hal hal yang tidak diinginkan, misalnya dalam penyaluran bansos. Kalau tadi makna memata-matai itu kemudian kita ingin kepo mau melihat, ndak. Kita semangatnya kan untuk perbaikan. Bahwa ternyata setelah di-mapping, diidentifikasi, ketemu lah hal-hal yang tidak seharusnya terjadi," ucap Prasetyo di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Agustus 2025.

mobile payment untuk foodpanda.co.id
"Saudara-saudara kita yang seharusnya tidak layak menerima bantuan sosial masih menerima. Ada yang menerima tapi setelah diidentifikasi atau bahasa kerennya, dimata-matai itu dipergunakan kegiatan lain kan itu tidak benar, maknanya di situ," sambung dia.
Lebih lanjut, Politikus Partai Gerindra ini memastikan bahwa teknologi yang digunakan pemerintah untuk mengawasi transaksi keuangan masyarakat ini mumpuni.
Pemerintah juga akan berhati-hati dalam menerapkan sistem tersebut. Terlebih, kata dia, hal ini berkaitan dengan data pribadi masyarakat.
“Ya iya dong, ngga boleh (disalahgunakan), tetapi yang untuk laporan terbuka misalnya hasil produksi berapa kan itu hal yang harus terbuka dan tak bisa disembunyikan,” pungkasnya.
Meski begitu, dia menilai, jika data terkait produksi yang bersifat laporan tentu dibolehkan untuk menjadi data terbuka.
"Tapi yang bersifat laporan terbuka ya misalnya tadi hasil produksi berapa, itu sesuatu yang harus terbuka enggak boleh juga kemudian disembunyikan," ujarnya.

mobile payment untuk foodpanda.co.id
Diketahui, Bank Indonesia menegaskan Implementasi payment ID belum akan diluncurkan pada 17 Agustus mendatang. Sistem transaksi keuangan tersebut masih bersifat uji coba.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono mengatakan, Payment ID untuk membantu pemerintah yang rencananya akan meluncurkan program bantuan sosial non tunai. Uji coba dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025.
"Sampai hari ini belum ada Payment ID, masih sandbox (lingkungan uji coba)," kata Dicky di Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025.