Kritik Tunjangan Kos DPR Rp3 Juta per Hari, Jerome Polin: Itu Hotel Bintang Lima, Pak!

 Polemik tunjangan perumahan anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan memicu sorotan publik setelah Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, menyampaikan perhitungan yang dianggap keliru. 

Dalam pernyataannya pada 19 Agustus 2025, politikus Partai Golkar tersebut menyebutkan bahwa tunjangan tersebut justru tidak cukup karena biaya kos di kawasan Senayan, Jakarta, mencapai Rp78 juta per bulan. 

“Kalau Rp3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti Rp78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma Rp50 juta per bulan. Jadi mereka masih nombok sebenarnya,” ujar Adies kepada media.

Pernyataan ini memicu reaksi keras, terutama dari kreator konten sekaligus lulusan Matematika Terapan Universitas Waseda, Jerome Polin. Melalui unggahan di akun TikTok @jeromepolin98, Jerome dengan tegas mengoreksi logika perhitungan Adies. 

“Inilah pentingnya kita belajar matematika. Tunjangan rumah anggota DPR itu Rp50 juta per bulan. Harga kos dia bilang Rp3 juta per bulan. Satuannya sudah sama nih per bulan,” kata Jerome Polin, dikutip Jumat 22 Agustus 2025.

Ia menjelaskan bahwa dengan tunjangan Rp50 juta dan biaya kos Rp3 juta per bulan, anggota DPR seharusnya masih memiliki sisa dana sebesar Rp47 juta. 

“Kenapa harus dikali 26 hari kerja? Kan satuannya beda. Bulan sama hari enggak boleh dikaliin. Kalau dikali 26, berarti harga kos Rp3 juta itu hitungannya per hari. Nah, kalau begitu bukan ngekos namanya tapi nginap di hotel bintang lima, Pak,” sindir Jerome.

Video Jerome ini memicu diskusi luas di kalangan masyarakat. Banyak warganet yang menyuarakan kekecewaan atas ketimpangan antara tunjangan anggota DPR dan kondisi ekonomi rakyat. Dalam video tersebut, Jerome juga menyentil kesenjangan sosial yang mencolok. 

“DPR dapat Rp50 juta per bulan untuk tunjangan rumah, sedangkan di luar sana banyak tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tak tahu mau makan apa besok. Tak tahu mau tinggal di mana besok. Bisa hidup atau enggak besok. GWS deh,” tuturnya dengan nada satir.

Sebelumnya, Adies Kadi juga telah menanggapi kontroversi tersebut. Ia memberikan klarifikasi bahwa tunjangan Rp50 juta per bulan diberikan sebagai pengganti fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA) di Kalibata, Jakarta Selatan, yang telah dikembalikan ke negara dan dikelola Kementerian Sekretariat Negara. 

“Tunjangan rumah dinas sebenarnya sudah dianggarkan sejak tahun lalu,” ujarnya tanpa merinci lebih lanjut soal perhitungan yang memicu polemik.

“Mungkin, kami akan imbau teman-teman untuk cari kosan yang harga Rp1 jutaan dengan kamar mandi luar. Itu kalau dianggap Rp3 juta per bulan terlalu mahal," sambungnya.