Pengeluaran Rp3 Juta Per Bulan Disebut Super Kaya, Warganet: DPR Masuk Kategori Apa?

Media sosial X tengah diramaikan dengan perdebatan mengenai data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).

Polemik mencuat setelah beredar informasi bahwa seseorang sudah digolongkan sebagai “super kaya” bila pengeluarannya di atas Rp3 juta per kapita per bulan.

Kategori ini mengejutkan warganet, karena dianggap terlalu rendah untuk menggambarkan kelompok masyarakat terkaya di Indonesia.

Apa Itu DTSEN?

DTSEN merupakan basis data terpadu yang dikelola BPD.

Data ini mengintegrasikan beberapa sistem sebelumnya, yakni DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), dan P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

Dalam sistem tersebut, masyarakat dibagi ke dalam 10 desil kesejahteraan, mulai dari Desil 1 (paling miskin) hingga Desil 10 (paling kaya).

Ketentuan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/Tahun 2025, yang menetapkan pengeluaran per kapita sebagai patokan pemetaan kesejahteraan.

Warganet Nyinyir: Rp3 Juta Sudah Super Kaya?

Isu ini memantik reaksi satir di jagat maya. Banyak warganet mempertanyakan akurasi data tersebut.

“Kalau kategori memberi bansos, satu keluarga dengan pengeluaran Rp3 juta itu jadi super kaya, ya. Terus anggota DPR yang pakai jam, kacamata, dan tas mewah itu, termasuk apa?” cuit akun @soetjenmarching, 14 Agustus 2025.

Akun lain menuliskan: “Ternyata selama ini temen-temenku super kaya.. Salam hai teman-teman Super Kaya!”.

Ada pula yang mengkritik dengan pengalaman pribadi: “Selama ini berdoa biar bisa jadi orang kaya, ternyata udah ‘Super Kaya’ walau 50% buat bayar kontrakan di gang sempit. Ternyata orang super kaya kalo belanja juga masih pilih-pilih yang murah biar hemat (aku).”

Penjelasan BPS soal Pengeluaran Rp 3 Juta Disebut Super Kaya

Menanggapi polemik tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa DTSEN tidak pernah digunakan untuk mengategorikan masyarakat berdasarkan pengeluaran bulanan.

“DTSEN tidak pernah digunakan untuk mengkategorikan masyarakat menurut pengeluaran per kapita per bulan,” kata Amalia, Selasa (19/8/2025).

Ia menambahkan, BPS tidak pernah mempublikasikan besaran pengeluaran menurut desil.

“Jika ada data pengeluaran menurut desil, dapat dipastikan data tersebut bukan bersumber dari BPS,” tegasnya.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,31 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,67 persen.

DTSEN dan Data Kemiskinan

DTSEN, lanjut Amalia, berfungsi sebagai basis data kependudukan untuk intervensi program pemerintah.

Hingga 31 Juli 2025, data mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 286,80 juta jiwa dengan 94,25 juta keluarga.

Namun, penghitungan tingkat kemiskinan tidak dilakukan menggunakan DTSEN.

BPS menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap Maret dan September.

“Garis kemiskinan dihitung dari Susenas dan perlu dibaca sebagai garis kemiskinan rumah tangga. Orang miskin ditentukan dengan pengeluaran per rumah tangga, bukan per kapita,” pungkas Amalia.

Isu Rp3 juta per orang per bulan disebut “super kaya” dalam DTSEN ternyata tidak benar.

Klarifikasi BPS memastikan bahwa DTSEN tidak digunakan untuk penentuan kategori tersebut, melainkan sebagai basis pemeringkatan kesejahteraan dalam desil.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!