Komdigi Siapkan Internet 100 Mbps, Prioritas Sekolah dan Puskesmas "Blank Spot"

Pemerintah menyiapkan program layanan internet dengan kecepatan hingga 100 Mbps untuk wilayah yang belum terjangkau serat optik (fixed broadband) atau masuk kategori blank spot.

Fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, hingga rumah tangga di area ini menjadi prioritas utama dalam program percepatan pemerataan akses digital nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menjelaskan bahwa program ini akan dijalankan dengan menggandeng operator seluler nasional.

Untuk mewujudkannya, pemerintah akan menyediakan spektrum frekuensi baru dan menerapkan skema jaringan terbuka (open access), yaitu sistem di mana infrastruktur yang dibangun operator harus bisa digunakan bersama oleh penyedia layanan internet lainnya.

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat," kata Meutya dalam keterangan resmi yang diterima KompasTekno, Jumat (13/6/2025).

Presiden menilai bahwa akses internet yang merata akan membuka peluang baru bagi pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat di pelosok.

Kesenjangan digital masih lebar

Data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa kesenjangan akses internet tetap di Indonesia masih cukup besar.

Dari total sekitar 220.000 sekolah di Indonesia, sebanyak 86 persen atau sekitar 190.000 sekolah belum memiliki akses internet tetap.

Kondisi serupa juga terjadi di sektor kesehatan. Dari total sekitar 10.000 Puskesmas, 75 persen atau sekitar 7.800 unit belum terhubung dengan jaringan internet yang memadai.

Selain itu, masih ada sekitar 32.000 kantor desa yang belum mendapatkan layanan internet tetap karena berada di wilayah blank spot.

Penetrasi fixed broadband atau internet kabel di rumah tangga juga masih rendah, baru mencapai 21,31 persen.

Ini berarti mayoritas keluarga di Indonesia masih mengandalkan koneksi internet seluler, yang kualitasnya cenderung tidak stabil, terutama di wilayah luar Jawa.

Program ini penyediaan internet 100 Mbps ini pun ditargetkan menjadi salah satu solusi strategis untuk mempersempit kesenjangan digital di Indonesia, sekaligus memperkuat infrastruktur pendidikan dan kesehatan di wilayah-wilayah tertinggal.

Dukungan spektrum 

Untuk merealisasikan program internet murah dan cepat di daerah blank spot ini, pemerintah menyiapkan alokasi spektrum frekuensi baru yang akan dilelang kepada operator.

Spektrum baru itu merujuk pada spektrum 1,4 GHz dengan lebar pita 80 MHz yang memang direncanakan untuk dilelang dan digunakan untuk Broadband Wireless Access (BWA).

Namun, berbeda dengan skema sebelumnya, operator yang mendapatkan hak penggunaan spektrum diwajibkan membuka infrastruktur jaringannya untuk dipakai bersama oleh penyelenggara lain, guna mempercepat pemerataan layanan dan menghindari duplikasi investasi.

“Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” kata Meutya, sebagaimana dikutip KompasTekno dari laman resmi Komdigi, Jumat (13/6/2025).

Proses seleksi operator akan dimulai pada tahun ini dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi dan komitmen menghadirkan layanan internet yang terjangkau bagi masyarakat.

Ia juga menyebut bahwa regulasi pendukung berupa Peraturan Menteri saat ini telah melalui tahap konsultasi dengan para pelaku industri selama lebih dari satu bulan.

Meski begitu, pemerintah belum memberikan informasi lebih lanjut soal lelang frekuensi untuk program internet 100 Mbps di daerah blank spot tersebut.