Sekolah Rakyat Dibuka Juli 2025, Ini Jadwal Pendaftaran dan Lokasinya

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) tengah mempersiapkan dimulainya kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat yang akan berlangsung serentak mulai 14 Juli 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, sebanyak 100 titik lokasi telah disiapkan, dengan total hampir 10.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA yang akan mengikuti pendidikan.

“Pembelajaran direncanakan dimulai pada 14 Juli 2025 di 100 lokasi, dengan sekitar 10 ribu siswa yang terdaftar di SD, SMP, dan SMA,” kata Mensos Saifullah seperti dikutip dari Antara, Kamis (12/6/2025).

Sementara itu, proses rekrutmen tenaga pengajar juga sudah mulai digerakkan. Pendaftaran seleksi untuk formasi guru Sekolah Rakyat akan dibuka secara daring melalui aplikasi Kemensos pada 16 hingga 17 Juni 2025.

Tahapan berikutnya adalah pengumuman jadwal seleksi kompetensi tambahan pada 18 Juni, dan pelaksanaan seleksi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 19 hingga 23 Juni 2025.

Adapun hasil seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru Sekolah Rakyat direncanakan diumumkan pada 30 Juni 2025.

Mensos Saifullah menambahkan, pelatihan bagi para guru akan dimulai pada awal Juli dan kemungkinan digelar bersamaan dengan pelatihan tahap kedua bagi 47 calon kepala sekolah yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi.

“Pelatihan guru direncanakan dimulai pada awal Juli. Mudah-mudahan pelatihan kepala sekolah bisa selesai pada Juni. Jika tidak, pelatihan masih bisa dilakukan pada awal Juni. Pelatihan guru kemungkinan akan dilakukan bersamaan,” jelasnya.

Sekolah Rakyat, Solusi Pendidikan untuk Keluarga Miskin

Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di Indonesia.

Diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekolah ini akan beroperasi dengan konsep asrama atau boarding school, sehingga para siswa tak hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga jaminan pemenuhan gizi.

“Pendidikan adalah kunci membuka masa depan,” demikian menjadi semangat di balik peluncuran Sekolah Rakyat. Hingga pertengahan Mei lalu, sebanyak 63 lokasi Sekolah Rakyat telah siap beroperasi menyambut tahun ajaran baru 2025/2026.

"Sampai 12 Mei kemarin, kami catat ada 63 titik yang mulai beroperasi pada Juli tahun ini. Insya Allah pertengahan Juli sudah dimulai," ujar Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Agus Zainal Arifin, saat rapat dengan Panja Pendidikan Daerah 3T dan Daerah Marginal Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.

Sebaran Lokasi Sekolah Rakyat

Dari total 63 lokasi yang telah siap, penyebarannya mencakup berbagai wilayah di Indonesia:

• Pulau Jawa: 34 lokasi
• Sumatera: 13 lokasi
• Sulawesi: 8 lokasi
• Bali dan Nusa Tenggara: 3 lokasi
• Kalimantan: 2 lokasi
• Maluku: 2 lokasi
• Papua: 1 lokasi

Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap, dengan harapan tiap kabupaten/kota nantinya memiliki satu sekolah serupa.

"Minimal 100 Sekolah Rakyat harus dibangun setiap tahun, sehingga ke depan setiap kabupaten/kota dapat memiliki sekolah rakyat," ucap Agus.

Seleksi Berdasarkan Administrasi, Bukan Nilai Akademik

Dalam pelaksanaannya, proses penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat tak didasarkan pada hasil akademik, melainkan kelengkapan administrasi.

"Seleksinya diutamakan hanya pada administrasi, tidak pada kecerdasan atau kemampuan akademik, termasuk kalau mungkin IQ-nya hanya 80 misalnya, juga tidak masalah, itu harus diterima," ujar Agus.

Kebijakan ini selaras dengan misi utama Sekolah Rakyat, yaitu memberdayakan masyarakat miskin dan sangat miskin. Calon siswa diprioritaskan dari kelompok miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 dan 2.

Pertimbangan Kesehatan Tetap Diperhatikan

Meski terbuka bagi semua kalangan miskin, ada satu hal penting yang turut menjadi pertimbangan: kesehatan siswa. Anak-anak yang mengidap penyakit menular akan dirujuk terlebih dahulu untuk mendapatkan pengobatan hingga sembuh.

“Mungkin seleksi yang agak beda sedikit adalah tentang kesehatan, karena memang jangan sampai ada yang punya penyakit menular, kemudian sekolah di sini. Bukan ditolak, menurut arahan Presiden Prabowo agar diberikan perawatan, kerja sama dengan Kementerian Kesehatan," terang Agus.

Dengan pendekatan holistik seperti ini, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang adil, merata, dan bermartabat bagi semua anak bangsa.

Sumber: Antara