Menag Buka Peluang Haji Jalur Laut: Dulu Perjalanan 4 Bulan, Sekarang Bisa Lebih Efisien?
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah membuka peluang untuk kembali menyelenggarakan perjalanan haji jalur laut.
Meski demikian, Menag mengakui bahwa biaya operasional untuk moda transportasi ini kemungkinan besar akan tinggi, tergantung pada jumlah penyedia layanan yang terlibat.
"Tergantung. Kalau banyak saingannya, bisa murah. Tapi, kalau pemain tunggal, mahal," kata Nasaruddin usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, di Kantor Kemenko PMK, Kamis (10/7/2025).
Nasaruddin menyebut bahwa Indonesia memiliki rekam jejak historis dalam pengiriman jemaah haji via laut.
Salah satu contohnya adalah penggunaan Kapal Gunung Jati pada masa lalu. Namun, ia mengakui bahwa waktu tempuh saat itu sangat lama.
"Kita sudah punya pengalaman dengan laut ya, ada Kapal Gunung Jati, tapi itu (berlayar) 3 bulan, 4 bulan. Kali ini mungkin kapalnya lebih besar dan cepat," ujar Nasaruddin.
Saat ini, pembahasan lanjutan mengenai pelaksanaan haji melalui laut belum dilakukan secara resmi oleh pemerintah.
Namun, Nasaruddin menyebutkan sudah ada sejumlah perusahaan swasta yang menyampaikan minat.
"Banyak perusahaan-perusahaan yang pernah datang ke kantor, yang mempresentasikan, tapi mereka juga tidak punya kapal. Hanya mungkin kerja sama dengan pihak luar. Jadi itu juga mahal," katanya.
Menurut Nasaruddin, kemungkinan besar realisasi haji laut akan bergantung pada lembaga-lembaga swasta yang ingin memfasilitasi program ini. Pemerintah sendiri belum mengeluarkan keputusan teknis ataupun regulasi resmi.
Bagaimana dengan Umrah Lewat Jalur Laut?
Berbeda dengan haji, jalur laut untuk perjalanan umrah dikatakan sudah mulai dijajaki. Namun, bukan dari pelabuhan di Indonesia secara langsung.
"Ya, misalnya terbang dulu ke mana, dekat-dekat situ, baru naik kapal. Itu saya lihat di umrah. Ada satu dua orang jemaah Indonesia, tapi bayarnya saya tidak tahu," ungkapnya.
Nasaruddin menilai bahwa penggunaan kapal laut bisa menjadi solusi alternatif mengingat daya tampung kapal yang besar dan potensi efisiensi biaya jika jumlah peserta memadai dan kompetisi layanan meningkat.
Menurut Nasaruddin, biaya dan waktu tempuh merupakan tantangan utama dari penyelenggaraan haji lewat laut.
Meskipun kapal modern dapat mempercepat perjalanan, masih perlu pengkajian logistik, perizinan lintas negara, hingga kesiapan fasilitas di pelabuhan dan kapal itu sendiri.
Selain itu, keterlibatan sektor swasta dinilai krusial karena hingga kini belum ada entitas yang benar-benar siap secara operasional.
"Kalau banyak saingannya, bisa murah. Tapi kalau pemain tunggal, ya mahal," katanya kembali menekankan.
Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Buka Opsi Perjalanan Haji via Laut, Menag: tapi Mahal",
