Unsur Politis Harus Dihindari Dalam Rencana Bisnis Kopdes, Bisa Gagal Jika Ambil Alih Bisnis Eksisting
Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit koperasi merah putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).
Peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan untuk masyarakat.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat koperasi desa merah putih perlu menciptakan lini bisnis baru demi dampak yang lebih optimal.
"Kopdes didorong untuk menciptakan bisnis baru, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi," kata Wijayantonya.
Bila kopdes merah putih mengambil alih bisnis eksisting, dampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja akan minimal atau menimbulkan inefisiensi.
"Perputaran uang memang akan terjadi, tetapi jika bisnis kopdes tidak berkembang, perputaran uang tersebut akan berakhir dan meninggalkan kredit macet," ujarnya dikutip Antara.
Selain memastikan kopdes mengisi lini bisnis baru, rencana bisnis kopdes juga harus dijaga agar jelas dan terukur.
Pemberian kredit oleh bank Himbara pun perlu memperhatikan kelayakan bisnis tersebut dan unsur politis harus dihindari dalam rencana bisnis kopdes.
Di samping itu, Wijayanto berpendapat pelaksanaan kopdes merah putih perlu melakukan piloting, misalnya dengan fokus pada 100-1.000 kopdes sebagai percontohan.
Dengan begitu, pemerintah bisa mengevaluasi aspek yang perlu diperbaiki dari kopdes merah putih, sehingga diperoleh model kopdes yang tepat sebelum dilipatgandakan secara masif.
"Kopdes adalah program besar yang mahal dan berisiko, sehingga pemerintah perlu test the water dengan melakukan piloting," tutur dia.
