Kurangi Kemacetan di Bali, Kemenhub Wacanakan Program Water Taxi
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan rencana program water taxi dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Bali.
"Rencana program (water taxi) ini sebenarnya salah satu alternatif mengurangi kemacetan. Jadi program-program lain juga tetap berjalan untuk mengurangi kemacetan di wilayah Bali, terutama dari bandara ke destinasi wisata, dalam hal ini Canggu," ujar Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Lollan Andy Sutomo Panjaitan di Jakarta seperti dilansir Antara, Rabu (6/8/2025).
Andy mengatakan rencana water taxi, yang akan menjadi sistem transportasi di perairan ini dikembangkan sebagai salah satu solusi alternatif agar para turis yang ingin mencapai wilayah Canggu dari Bandara I Gusti Ngurah Rai tidak mengalami kemacetan.
Kalau dari progres saat ini, Kemenhub memandang untuk yang sifatnya birokrasi diadakan percepatan.
Artinya kolaborasi antara kementerian dan lembaga, juga sinkronisasi program pusat dan daerah sudah terbentuk, dan untuk hal lainnya terkait perizinan, terutama terkait dengan Kemenhub, siap memberikan dukungan percepatan.
Namun ada juga perizinan di lembaga lain terkait dengan izin lingkungan dan izin pemanfaatan ruang laut, terkait hal tersebut Kemenhub juga siap untuk mendukung hal ini.
"Tetapi yang terpenting adalah bagaimana sebenarnya kajian studi yang komprehensif bisa dihasilkan dalam waktu dekat ini. Perlu kajian yang mendalam terkait dengan hal-hal teknis, ekonomi, dan juga sosial budaya," ujar Andy.
Menurutnya, ini semua saling keterkaitan terutama dalam hal teknis misalkan bagaimana sebenarnya kontur laut dan posisi-posisi faktor-faktor alam lainnya yang perlu dipertimbangkan dan efek-efek dari rencana pembangunan dimaksud.
Kedua, dari sisi ekonomis sebenarnya ini juga perlu dikaji lebih dalam, apakah ini secara ekonomi bisa terpenuhi untuk biaya pembangunan dan biaya operasionalnya, sehingga pada saatnya nanti bisa berkesinambungan.
Hal lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai terkait aspek sosial budaya. Kebetulan di Bali ini terdapat beberapa aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan apakah wilayah tersebut juga ada keterkaitannya dengan kebijakan daerah terkait dengan situs-situs religi, dan tata-tata aturan lainnya yang perlu dipenuhi.
"Dan ini perlu terus berkoordinasi sehingga kajian yang komprehensif ini yang kita sedang nantikan untuk bisa terus kita penuhi," kata Andy.
