Bahlil Semprot Bawahan dan PLN di Depan DPR: Kurang Ajar Kalian Ini

Suasana rapat Komisi XII DPR RI mendadak tegang saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meluapkan amarahnya kepada jajaran di kementeriannya dan juga pimpinan PLN.

Bahlil kesal lantaran tidak mendapatkan data terkini terkait jumlah desa yang masuk dalam program swasembada energi nasional.

Kejadian tersebut berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, saat Bahlil tengah memaparkan program swasembada energi kepada anggota dewan, Rabu (2/7/2025).

"Ini enggak tahu dirjen saya yang enggak benar atau Dirut PLN-nya yang enggak benar," ujar Bahlil dengan nada tinggi di hadapan peserta rapat.

Bahlil Ungkap Arahan Presiden Prabowo soal Swasembada Energi

Dalam rapat tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa program swasembada energi merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto, terutama untuk pemerataan energi di desa-desa.

"Nah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas arahan dan visi besar Presiden tentang swasembada energi jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa," kata Bahlil.

Namun, ketika membahas data jumlah desa yang menjadi sasaran program ini, terjadi perbedaan laporan antara yang dimiliki Bahlil dan data dari PLN.

"Dan dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya? Oh 10 ribu? Ini tambang? 10 ribu?" ucapnya kebingungan.

PLN dan Dirjen Diminta Menghadap

Merasa jengkel dengan ketidaksesuaian data dan kurangnya laporan yang akurat, Bahlil langsung menegur keras bawahannya.

Ia bahkan meminta agar mereka segera menemuinya usai rapat.

"Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga jadi materinya baru, padahal dirut-nya cuma satu, enggak berubah-ubah," tegas Bahlil.

Menurut Bahlil, salah satu penyebab kekeliruan ini adalah tidak adanya laporan terbaru dari pihak internal Kementerian ESDM maupun PLN.

Ia menilai data yang disajikan tidak sesuai arahan Presiden dan tidak mencerminkan kondisi di lapangan.

Bahlil: Desa Tanpa Listrik Gunakan PLTS, Bukan Tarik Jaringan dari Kota

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menjelaskan bahwa desa-desa yang belum terjangkau listrik tidak perlu lagi menarik jaringan dari ibu kota kabupaten.

Pemerintah, kata dia, akan mengandalkan energi terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"Dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota, kabupaten, atau kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa skema pembiayaan untuk program ini akan dibahas bersama Kementerian Keuangan, dan dananya bersumber dari anggaran negara, bukan semata-mata milik PLN.

"Nah nanti itu bahas bersama-sama Kemenkeu nanti biayanya nanti akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara. Dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas," imbuh Bahlil.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .