Nasdem Usulkan Gibran Berkantor di IKN: Biar Gedung-gedung Tidak Terlantar

Usulan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, kembali mengemuka.
Gagasan ini disampaikan oleh Partai Nasdem sebagai respons terhadap lambatnya aktivitas pemerintahan yang berpindah ke IKN, meski infrastruktur telah dibangun dengan anggaran besar.
Alasan Nasdem Dorong Gibran Segera Pindah ke IKN
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menilai bahwa keberadaan Wapres di IKN dapat menjadi pemicu utama dimulainya aktivitas pemerintahan di ibu kota baru tersebut.
"Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN," ujar Saan dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
Saan juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur pengalihan fungsi dan kedudukan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
Ia menekankan pentingnya langkah konkret, seperti menempatkan Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga strategis sebagai pionir pemindahan.
"Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun," tutur Saan.
"Misalnya Kementerian Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, Bappenas, dapat menjadi pionir pemindahan," jelas Saan lagi.
Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming saat kunjungan kerja di Riau, Senin (28/7/2025).
Respons Gibran: Sebagai Pembantu Presiden Harus Siap
Menanggapi wacana tersebut, Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa dirinya siap ditugaskan di mana saja sesuai perintah Presiden Prabowo.
Hal ini ia sampaikan saat kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Senin (28/7/2025).
"Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus," ucap Gibran dengan nada santai.
Ia menegaskan bahwa sebagai wakil presiden, dirinya bertugas untuk mendukung Presiden dan siap ditempatkan di mana saja.
"Yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden, siap ditugaskan di mana saja, di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden," tambah Gibran.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aktivitas kerjanya tak melulu harus dari kantor tetap.
Gibran menyebut ia lebih banyak terjun langsung ke lapangan demi memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai visi misi Presiden.
"Sebagai pembantu presiden harus siap dan kalau saya, kemarin kan sudah, minggu lalu sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik," jelasnya.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan setuju dengan usulan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).
Golkar: Semua Pihak Bebas Mengusulkan
Sikap berbeda datang dari Partai Golkar. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi santai usulan Nasdem. Menurutnya, setiap pihak berhak menyampaikan ide.
"Kita silakan saja, namanya saja usulan kan semuanya boleh mengusulkan, namanya usulan semuanya bisa," kata Bahlil saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Meski begitu, Bahlil mengaku yakin Presiden Prabowo akan mengambil keputusan terbaik berdasarkan prinsip demokrasi.
"Pak Presiden kan orangnya demokratis, dan akan dilihat mana yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Golkar sebagai partai pendukung pemerintah akan mengikuti kebijakan resmi yang diputuskan oleh negara.
"Kalau Golkar, kalau kita kan partai pendukung pemerintah, apa yang diputuskan oleh pemerintah, ya kita dukung," tandas Bahlil.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan "Nasdem Usul Gibran Berkantor di IKN, Golkar: Semua Boleh Mengusulkan".