Kritik Surya Paloh soal OTT KPK: Jangan Dahulukan Drama Sebelum Penegakan Hukum
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, angkat bicara terkait penangkapan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai di Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya di acara Rakernas Partai NasDem di Hotel Claro Makassar, Jumat (8/8/2025), Surya Paloh menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi.
Namun, pihaknya menyayangkan penegakan hukum yang menurutnya terlalu mengedepankan drama sebelum tindakan hukum dijalankan.
"Tapi di sisi lain boleh lah kita mengingatkan juga, apa yang perlu kita ingatkan, upaya penegakan hukum tidak mendahulukan drama. Itu NasDem sedih, harus ada drama dulu baru penegakan hukum," ujarnya, dikutip , Jumat.
Paloh juga mengingatkan seluruh kader untuk tidak terburu-buru bereaksi seolah membela diri, serta menegaskan agar tidak ada yang berharap mendapat amnesti.
"Sesudah penegakan hukum nanti mengharap amesti itu tidak bagus juga, jangan," kata dia.
"Tegakkan hukum secara murni dan NasDem ada di sana. Yang salah adalah salah. Tapi apakah azas presumption of a notion, praduga tidak bersalah itu sama sekali tidak berlaku lagi di negeri ini," imbuhnya.
Kritik soal istilah OTT
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pidato saat membuka Rakernas Partai Nasdem, di Hotel Claro, Makassar, Sulsel, Jumat (8/8/2025). Paloh mengatakan, partainya tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.
Dalam pidatonya, Paloh turut menyoroti penggunaan istilah operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.Ia menilai makna OTT perlu diperjelas karena berpotensi membingungkan publik.
"Saya harus katakan di sini. Terminologi OTT yang saya pahami mungkin dengan keawaman saya mungkin. Saya harus belajar kembali. Ini harus dijelas kembali. Yang saya pahami OTT adalah sebuah peristiwa yang melanggar norma-norma hukum terjadi di satu tempat antara pemberi maupun penerima, itu OTT," ungkapnya.
Karena itu, ia menginstruksikan Fraksi NasDem di DPR agar mendorong Komisi III melakukan rapat dengar pendapat dengan KPK untuk membahas istilah tersebut.
"Ini terminologi yang tidak tepat. Saya menginstruksikan fraksi NasDem untuk minta agar Komisi III memanggil KPK dengar pendapat. Agar yang namanya terminologi OTT, khusus terminologi OTT bisa diperjelas oleh kita bersama," kata dia.
"OTT itu apa yang dimaksudkan? Supaya jangan ini bingung publik," sambungnya.
Penangkapan di tengah Rakernas
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Partai NasDem NTT, di Golo Mori Labuan Bajo, pada Kamis (7/5/2025).
Diberitakan sebelumnya, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis diamankan KPK pada Kamis (7/8/2025) malam, tak lama setelah mengikuti agenda Rakernas Partai NasDem.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut.
Abdul Azis langsung diperiksa di Polda Sulsel sebelum diterbangkan ke Jakarta dengan pengawalan empat petugas KPK dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.
"Sudah (diamankan) semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel. Setelah selesai Rakernas (Abdul Azis ditangkap),” kata Fitroh, Jumat (8/8/2025).
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
