Soal OTT Bupati Kolaka Timur, NasDem Minta KPK Tak Bikin 'Drama'
Partai NasDem memberikan klarifikasi atas informasi yang menyebut Bupati Kolaka Timur (Kotim), Abdul Azis, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melalui jumpa pers yang digelar di sela persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Bendahara Umum DPP NasDem Ahmad Sahroni meminta KPK tidak membuat drama dalam proses penegakan hukum.
“Kami menghormati hukum dan proses penyelidikan, tapi jangan lakukan drama dalam ruang terbuka di media sosial. Abdul Azis ada di sebelah saya dan sedang mengikuti Rakernas. Kalau berita yang tidak ada menjadi ada, itu jadi pertanyaan," tegas Sahroni di Makassar, Kamis (7/8).
"Sangat disayangkan jika drama ini dimainkan oleh pihak yang kita tidak tahu maksud dan tujuannya," sambungnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mengungkapkan, OTT semestinya terjadi dalam satu tempat dan waktu saat tindak pidana dilakukan.
Dalam kasus ini, menurutnya, pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tidak sesuai fakta karena Abdul Azis sedang berada di Jakarta, mengikuti agenda partai secara resmi.
Sahroni juga menyayangkan framing yang menciptakan kegaduhan publik, padahal belum ada proses hukum yang berjalan secara formal.
"Kalau Bupati ini menjadi target penegakan hukum, silakan lakukan sesuai proses. Tapi jangan buat kegaduhan seolah-olah OTT. Orang sekarang lebih pintar, tidak bisa dibodohi," tutup Sahroni.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan pihaknya melakukan OTT terhadap kepala daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra).
"Koltim," ujar Tanak, saat dikonfirmasi kepada daerah yang terjaring OTT tersebut, Kamis. (Pon)
