Waduh! Legislator Ini Sebut Pelaksanaan Haji 2025 Gagal Total, Minta KPK Segera Bertindak
Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI, Muslim Ayub, melayangkan kritik tajam terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dan menyebutnya sebagai kegagalan total.
Ia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat penegak hukum lainnya untuk segera turun tangan jika terindikasi adanya penyimpangan atau permainan dalam pengelolaan haji.
“Berdasarkan evaluasi objektif saya, dari mulai proses keberangkatan, pengaturan hotel yang memisahkan jamaah dari kloternya, makanan yang basi, keterlambatan distribusi kartu Nusuk hingga detik terakhir, hingga transportasi yang amburadul—semuanya mencerminkan kegagalan total dalam pengelolaan jamaah haji tahun ini,” ujar Muslim Ayub dalam keterangannya, Selasa (1/7).
Menurut Muslim Ayub, hasil evaluasi objektifnya menunjukkan sejumlah masalah serius, mulai dari proses keberangkatan, pengaturan hotel yang tidak sesuai kloter, makanan basi, hingga keterlambatan distribusi kartu Nusuk.
Ia bahkan mengklaim telah mengumpulkan bukti berupa rekaman video dan dokumentasi lapangan mengenai kondisi jemaah.
Salah satu sorotan utamanya adalah insiden di mana sejumlah jemaah Indonesia terpaksa berjalan kaki tujuh kilometer dari Muzdalifah ke Mina akibat buruknya transportasi.
Selain itu, kondisi di Mina juga memprihatinkan karena jemaah laki-laki dan perempuan tidak dipisahkan, yang dinilai menyalahi etika ibadah.
Sebagai anggota Timwas Haji, Muslim Ayub menekankan pentingnya pengawasan objektif untuk memastikan pelayanan haji berjalan akuntabel dan profesional. Ia menegaskan bahwa kritiknya adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik.
Ia berharap pemerintah, khususnya Kementerian Agama, segera menindaklanjuti temuan ini dan melakukan perbaikan menyeluruh untuk penyelenggaraan haji di masa mendatang.
“Saya mendorong KPK atau pihak aparat penegak hukum untuk tidak ragu turun tangan jika memang ada indikasi permainan atau penyimpangan dalam pelaksanaan haji tahun ini. Ini menyangkut kepercayaan publik dan amanat konstitusi,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
