Ini Kasus Bupati Kolaka Timur yang Terjaring OTT KPK, Ditangkap Usai Rakernas Nasdem
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dalam operasi yang dilakukan pada Kamis malam (7/8/2025) di Makassar, Sulawesi Selatan, setelah ia menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem.
Abdul Azis langsung dimintai keterangan di Polda Sulawesi Selatan setelah penangkapannya.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi bahwa Azis saat ini sedang diperiksa di Polda Sulsel dan dijadwalkan akan dibawa ke Gedung Merah Putih, Jakarta, pada hari yang sama. "Pukul 15.00 WIB insya Allah tiba di K4 (Gedung Merah Putih)," ujar Fitroh.
Sebelumnya, Abbul Azis tidak berada di lokasi saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara.
Hal ini dibenarkan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. "Memang Bupati sedang tidak di tempat," terangnya melalui pesan singkat yang diterima pada Kamis (7/8/2025).
Penangkapan Terkait Dana Alokasi Khusus Rumah Sakit
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, penangkapan Bupati Azis terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan rumah sakit.
"Terkait dengan perkaranya, terkait dengan DAK pembangunan rumah sakit, dana DAK pembangunan RS. Peningkatan kualitas atau status RS," terangnya.
Asep menambahkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini juga melibatkan tiga lokasi berbeda, yaitu Sulawesi Tenggara, Jakarta, dan Sulawesi Selatan.
“Kami mengamankan tujuh orang dalam operasi ini, termasuk tiga orang di Jakarta dan empat orang di Sulawesi Tenggara,” kata Asep.
Abdul Azis Bantah Terlibat, Namun KPK Segel Kantor
Meski awalnya membantah terlibat dalam kasus ini, Abdul Azis mengaku sedang mengikuti Rakernas Partai NasDem saat kabar tentang penangkapannya merebak. "Saya tidak tahu juga saya. Mmmmm, iya kah?" kata dikutip Tribunnews.com.
OTT KPK juga telah menyegel ruang kerja Abdul Azis di Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, yang dibenarkan oleh Kepala Dinas Kominfo Kolaka Timur, Nyoman Abdi.
“Kalau beredar video, informasinya benar begitu. Tapi saya telah mengirimkan staf untuk memeriksa hal tersebut,” kata Nyoman pada Kamis sore, dikutip Kompas.id.
Selain itu, KPK juga mengamankan beberapa pihak lainnya, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pihak swasta, yang diduga terlibat dalam pengelolaan DAK untuk pembangunan rumah sakit di daerah tersebut.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kampas.com dengan judul OTT KPK di Sultra: Bupati Kolaka Timur Bantah Ditangkap, tapi Kantornya Disegel. dan Ketua KPK: Bupati Kolaka Timur Tak di Tempat Saat OTT.
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
