3 Pejabat Sumut Ditangkap KPK, Pengamat Soroti Kedekatan dengan Bobby Nasution

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melantik 60 pejabat administrator dan pengawas baru di lingkungan Pemprov Sumut pada Jumat (4/7/2025).

Dalam sambutannya, Bobby mengingatkan secara tegas agar tidak ada praktik korupsi, terutama dalam proses mutasi dan promosi jabatan.

Bobby Nasution Ingatkan Pejabat Baru: Jangan Korupsi, Jangan Ngaku-ngaku Dekat Saya

“Kalau ada yang bayar-bayar, mengaku orang dekat saya, BKD, laporkan diam-diam, sampaikan. Saya minta tolong jangan korupsi, saya baru menjabat empat bulan, sudah tiga yang ditahan KPK, jadi tolong jangan korupsi,” tegas Bobby dalam keterangan tertulis.

Ia juga menekankan pentingnya loyalitas dengan prioritas yang jelas: kepada masyarakat, keluarga, pimpinan, lalu kemampuan pribadi.

Namun, Bobby mengingatkan, loyalitas pada pimpinan tidak boleh mengabaikan kepentingan publik.

“Kalau pimpinan memberikan perintah yang membuat tidak loyal kepada masyarakat, jangan diikuti,” katanya.

Bobby pun meminta para pejabat untuk cermat dalam menjalankan program pemerintahan. Ia menyoroti kasus korupsi yang menjerat sejumlah pejabat yang pernah bekerja bersamanya.

Salah satunya adalah Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumut nonaktif yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal.

Bobby mengakui bahwa beberapa pejabat yang kini bekerja di Pemprov Sumut sebelumnya berasal dari lingkungan Pemkot Medan saat ia menjabat sebagai wali kota.

“Ya iya banyak yang dibawa dari Pemkot. Ada beberapa yang kita bawa dari Medan,” ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (30/6/2025).

Meski demikian, Bobby mengklaim dirinya selalu memberi peringatan kepada bawahannya untuk tidak melakukan hal yang merugikan masyarakat.

“Makanya saya bilang, selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga,” imbuhnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Topan langsung dinonaktifkan dari jabatannya. Bobby menyebut posisi Kepala Dinas PUPR Sumut kini masih kosong, namun akan segera ditunjuk pelaksana tugas.

“Belum ada, pasti akan kita ini (carikan pengganti),” jelasnya.

Bobby juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Topan. “Enggak lah (Pemprov beri bantuan hukum),” katanya.

Pengamat Nilai Penangkapan Topan Ginting Perlu Dilihat dari Rekam Jejak dan Relasi Kekuasaan

Kasus ini kemudian menjadi sorotan publik, terutama karena kedekatan antara Bobby Nasution dan Topan Ginting. Dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU), Indra Fauzan, menilai Topan memiliki karier yang menanjak pesat sejak era kepemimpinan Bobby.

“Sebagai warga Sumut ya, saya melihat prosesnya adalah karier birokrat Pak Topan ini kan cukup melesat ya pada masa atau era Pak Bobby Nasution,” kata Indra dalam program Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (1/7/2025).

Menurut Indra, Topan memulai karier sebagai camat di Medan Tuntungan, lalu naik menjadi Kadis PUPR Kota Medan, bahkan sempat menjadi Plt Sekda Kota Medan saat Pilkada 2024.

Saat Bobby menjabat sebagai Gubernur Sumut, Topan turut dibawa ke provinsi untuk menduduki jabatan strategis. “Kemudian itu tadi juga kita sudah sama-sama lihat bahwa ketika Pak Bobby Nasution naik ke provinsi, ada tiga orang kalau enggak salah waktu itu diangkat (ke provinsi), dibawa langsung dari Kota Medan ya,” ucap Indra.

Indra mengakui bahwa kedekatan antara Bobby dan Topan bisa jadi bukan hanya secara personal, melainkan juga kedekatan dalam hal kinerja.

“Karena bagaimanapun kan perlu orang-orang yang loyal terhadap pimpinan dan perlu juga mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah,” jelasnya.

“Jadi saya yakin kita bisa melihat bahwa kedekatan itu juga tidak hanya personal, tapi juga kedekatan secara kinerja,” tutup Indra.

Sebagian tayang di Serambinews.com dengan judul Karir Topan Ginting Moncer Masa Bobby Nasution, Pengamat Soroti Kedekatan dengan Gubernur Sumut