Bobby Nasution Akui Pernah Tinjau Lokasi Bersama Para Tersangka OTT KPK Proyek Jalan Sumut
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui bahwa dirinya pernah meninjau kondisi jalan rusak bersama beberapa tersangka operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2025 di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Tapanuli Selatan (Tapsel).
OTT KPK pada Kamis (26/6/2025) laluberkaitan dengan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
"Ini jujur ya, saya baru tahu yang bersangkutan yang ikut itu kena OTT. Bahkan mobilnya ada di depan mobil saya," ungkap Bobby.
Ia menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memverifikasi kondisi jalan yang akan diperbaiki, mengingat panjangnya ruas jalan dan besarnya anggaran yang dialokasikan.
"Karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar, makanya saya ingin melihat langsung, benar atau tidak kondisi jalan yang dikirim lewat foto-foto kepada saya," lanjutnya.
Kelima tersangka yang telah ditetapkan KPK antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Ginting; Kepala UPTD Gunung Tua, RES; Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HEL; Direktur Utama PT DNG, KIR; dan Direktur PT RN, RAY.
Apa Dugaan KPK dalam Kasus Ini?
Menurut KPK, dugaan korupsi bermula ketika KIR bersama Topan dan RES meninjau lokasi proyek di Sipiongot. Dalam pertemuan itu, Topan diduga langsung memerintahkan agar proyek senilai Rp 157,8 miliar diberikan kepada KIR tanpa proses lelang resmi.
Setelahnya, KIR bersama timnya mengatur agar PT DNG menang dalam sistem e-katalog, bekerja sama dengan RES dan staf UPTD. Untuk menghindari kecurigaan, mereka menyarankan agar proyek lain ditayangkan terpisah.
Sebagai imbalan, RES diduga menerima uang dari KIR dan RAY melalui transfer rekening. Topan juga diduga menerima aliran dana melalui perantara.
Apakah Bobby Siap Diperiksa KPK?
Menanggapi kemungkinan pemanggilan oleh KPK, Bobby menyatakan kesiapannya untuk diperiksa.
"Ya, namanya proses hukum ya, kita bersedia saja ya," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumut harus kooperatif dan siap memberikan keterangan jika diperlukan.
Bobby menyatakan penyesalannya atas kasus korupsi yang menjerat Topan. Ia mengaku sudah berulang kali mengingatkan bawahannya untuk tidak menyalahgunakan kewenangan.
"Saya selalu ingatkan, jangan lakukan hal-hal yang merugikan masyarakat," ujarnya.
Sebagai bentuk tindakan tegas, Bobby langsung menonaktifkan Topan dari jabatannya sebagai Kadis PUPR. Ia juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan.
Topan dikenal sebagai sosok yang cukup dekat dengan Bobby dan pernah memegang jabatan strategis. Namun saat ditanya soal hubungan pribadi mereka, Bobby menolak memberi jawaban pasti.
"Ya iya, (tapi) banyak (juga) yang saya bawa dari Pemko," katanya singkat.
Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Bobby Sempat Tinjau Jalan Rusak Bersama Kadis PUPR Kena OTT KPK dan Kontraktor".
