Bobby Nasution Mau Buka-Bukaan Aliran Duit OTT Sumut, KPK Jawab 'Tantangan' Menantu Jokowi

KPK menjawab 'tantangan' Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang menyatakan siap untuk dipanggil sebagai saksi terkait operasi tangkap tangan (OTT) terkait sejumlah proyek jalan di Sumut.
“KPK tentu akan memanggil siapa saja sesuai dengan kebutuhan penyidikan,” Kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Selasa (1/7).
Budi memastikan KPK akan mendalami keterangan dari para saksi yang dibutuhkan dalam penyidikan kasus. Menurut dia, saat ini KPK masih melakukan analisis dan pendalaman dari pemeriksaan terhadap para tersangka di kasus proyek jalan Sumut.
“KPK juga tentu akan mendalami berbagai barang bukti yang ditemukan dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan tersebut, dan KPK tentu terbuka untuk kemudian nanti memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat,” papar Jubir KPK itu, dikutip Antara.
Senin (30/6) kemarin, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengaku siap jika dipanggil KPK sebagai saksi untuk dimintai keterangan. “Namanya proses hukum, ya kami bersedia saja,” tuturnya.
Bahkan, menantu mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menegaskan bakal buka-bukaan terkait dugaan aliran duit korupsi jika saat menjalani pemeriksaan KPK nanti.
“Kami, saya rasa semua yang di sini, di Pemprov, kalau ada aliran uang ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, melainkan ke bawahan atau ke atasan mengalir uangnya, ya wajib memberikan keterangan,” imbuh suami Kahiyang Ayu itu.
Pada Sabtu (28/6) lalu, KPK resmi mengumumkan lima dari enam orang yang terjaring OTT pada Kamis 26 Juni 2025 telah ditetapkan sebagai tersangka.
Salah satu tersangka Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut Topan Obaja Putra Ginting dikenal sebagai orang dekat Bobby, tercatat telah menjadi timsesnya sejak maju Pilkada Medan pada 2020 silam.
Sebelumnya, KPK memastikan akan menelusuri aliran uang suap dari pihak swasta itu mengalir ke siapa saja. Termasuk, memeriksa siapa pun yang diduga terlibat dalam aliran uang tersebut, tidak terkecuali Gubernur Bobby Nasution.
"Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke gubernurnya, kami akan minta keterangan,” ungkap Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, saat jumpa pers di Gedung KPK, Sabtu (28/6) lalu. (*)