Jejak Kasus Suap Rp 3 Miliar Bayangi Bupati Sudewo di Tengah Gelombang Demo Pati

Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo disorot karena kebijakannya yang memicu polemik, tetapi juga lantaran masa lalunya yang pernah terseret dugaan kasus suap proyek perkeretaapian senilai miliaran rupiah.

Kasus lama ini kembali mencuat di tengah ramainya protes masyarakat terkait keputusan Sudewo menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Pajak ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pemungutannya diatur oleh undang-undang perpajakan.

Kebijakan tersebut menuai gelombang penolakan. Warga yang merasa keberatan merencanakan aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati Pati, Jalan Tombronegoro No. 1, pada 13 Agustus 2025.

Menanggapi rencana itu, Sudewo sempat mengeluarkan pernyataan yang memantik reaksi keras.

"Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Silakan lakukan. Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan," ujarnya dalam video yang viral di media sosial.

Tak lama kemudian, Sudewo mengunggah video klarifikasi di akun Instagram pribadinya, @sudewoofficial, pada Kamis (7/8/2025).

Pertama, ia meminta maaf dan menegaskan tak bermaksud menantang rakyat.

"Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, atas pernyataan saya, 5.000 silakan, 50.000 ribu massa silakan. Saya tidak menantang rakyat, sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat, masak rakyat saya tak tantang," kata Sudewo.

Kedua, ia menyatakan akan meninjau ulang kebijakan kenaikan PBB-P2.

Ketiga, ia mengakui masih banyak kekurangan selama lima bulan menjabat dan siap menerima masukan untuk memperbaiki Kabupaten Pati.

Kasus Lama yang Kembali Diungkit

Di tengah polemik kenaikan pajak ini, publik kembali mengulik rekam jejak Sudewo. Ia pernah terseret dalam dugaan suap pengadaan barang-jasa pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Proyek-proyek yang diduga terlibat antara lain:

1. Jalur Kereta Api Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kaliyoso (Jawa Tengah)
2. Pembangunan jalur kereta di Makassar (Sulawesi Selatan)
3. Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur (Jawa Barat)
4. Perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatra

Kasus ini terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (11/4/2023) yang menjaring 25 orang dari berbagai lokasi, dengan 10 di antaranya menjadi tersangka.

Sudewo, saat itu anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra, ikut diperiksa KPK pada Kamis (3/8/2023) sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya.

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Semarang, 18 Januari 2024, Putu dinyatakan menerima suap Rp 3,4 miliar dari kontraktor tiga proyek perkeretaapian. Ia divonis 5 tahun penjara, denda Rp 350 juta subsider 4 bulan, dan wajib membayar uang pengganti Rp 3,4 miliar.

Meski demikian, hingga kini status Sudewo dalam perkara tersebut tidak pernah dijelaskan. Bahkan, Jateng Corruption Watch (JCW) sempat mempersoalkan pencalonannya dalam Pilkada Serentak 2024 ketika kasus itu masih bergulir.

Koordinator JCW, Kahar Muamalsyah, menilai aneh jika status Sudewo belum jelas meski KPK pernah menyita uang tunai sekitar Rp 3 miliar dari kediamannya.

"Uang yang disita itu kan sebagai barang bukti adanya keterlibatan yang bersangkutan," kata Kahar, Selasa (31/12/2024).

Puncak Amarah Warga Pati

Aksi protes besar pun benar-benar terjadi pada Rabu (13/8/2025). Ribuan warga dari berbagai kecamatan, bahkan disebut mencapai 100 ribu orang, memadati Alun-Alun Pati.

Mereka menuntut Sudewo mundur dari jabatan bupati.

"Bupati harus lengser, bupati lengser," teriak massa.

"Turun, turun, turun Sudewo, turun Sudewo sekarang juga," sambung mereka.

Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menegaskan aksi akan terus digelar hingga Sudewo mundur.

“Jika Sudewo tidak mundur, aksi berlanjut sampai dia mundur. Dua hari, tiga hari, tetap kami layani. Kami tunggui di sini sampai mundur," ucapnya.

Sejak subuh, warga sudah berkumpul membawa berbagai atribut, termasuk keranda bertuliskan "Keranda Penipu", truk orasi, hingga spanduk tuntutan.

Inisiator aksi, Ahmad Husein, menyatakan jumlah massa jauh melebihi tantangan 50 ribu yang sempat dilontarkan Sudewo.

"Persiapan hari ini diperkirakan 100 ribu lebih. Melebihi (tantangan), kami dapat tantangan 50 ribu," ujarnya.

Husein mengingatkan agar aksi berjalan damai dan tidak merusak fasilitas umum.

"Kita hari ini akan membuktikan Pati aman dan damai," tegasnya.

Donasi dari Masyarakat

Gelombang aksi ini turut mendapat dukungan logistik dari warga. Lebih dari 20 posko donasi berdiri di sekitar Alun-Alun Pati, menyalurkan lebih dari 5.000 dus berisi air mineral, roti, buah, kerupuk, hingga mi instan.

"Ini donasi dari masyarakat, kami kelola untuk masyarakat. Ada 20 posko lebih yang sudah kami siapkan," kata Koordinator penyaluran, Mulyati (50).

Meski Sudewo akhirnya mencabut kebijakan kenaikan pajak, kekecewaan massa sudah telanjur membara. Tuntutan mereka kini hanya satu: Bupati Sudewo harus turun dari jabatannya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Borok Lama Bupati Pati Sudewo: Pernah Terseret Suap, Rp3 M Disita KPK, Status Tak Jelas

Sebagian dihimpun dari TribunJateng dengan topik Demo Pati 13 Agustus

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!