Sufmi Dasco Dukung Langkah DPRD Pati Makzulkan Bupati Sudewo

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan dukungannya terhadap langkah DPRD Pati yang menggulirkan hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo.

Menurutnya, langkah tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

"Ya kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (14/8/2025).

Sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco menegaskan bahwa pihaknya menghormati mekanisme yang berlaku dan akan terus memonitor perkembangan proses yang sedang berlangsung.

Protes Warga dan Desakan Mundur Bupati Sudewo

Aksi protes terhadap kebijakan Bupati Sudewo semakin membesar setelah ia menantang warga yang menentangnya.

Kebijakan yang memicu kemarahan masyarakat Pati ini akhirnya membuat lebih dari 50.000 orang turun ke jalan pada Rabu (13/8/2025) kemarin.

Meski Sudewo telah membatalkan kebijakannya mengenai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang hingga 250 persen, massa tetap menggelar demo besar dan menuntut pengunduran dirinya.

Massa meneriakkan yel-yel seperti "Bupati harus lengser" dan "Turun Sudewo sekarang juga" di sepanjang aksi unjuk rasa.

Tidak hanya itu, meskipun baru dilantik pada 18 Juli 2025, Bupati Sudewo sudah menghadapi tekanan besar untuk mundur dari jabatannya.

DPRD Pati Setujui Pembentukan Pansus

Sebagai respon terhadap protes besar tersebut, DPRD Pati akhirnya menyepakati hak angket dan pembentukan pansus untuk memakzulkan Sudewo.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa usulan hak angket tersebut telah memenuhi semua persyaratan formal yang berlaku.

"Ini rapat dengan momen yang sangat penting. Keputusan diambil sesuai tahapan yang berlaku. Kita menyetujui penjadwalan dan usulan angket," kata Ali, dikutip dari Tribunbatam.co.id.

Hak angket yang digulirkan DPRD Pati akan fokus pada penyelidikan kebijakan kenaikan PBB-P2, yang meskipun sudah dibatalkan, tetap menjadi alasan utama dalam pemakzulan ini.

Massa Masih Tekankan Tuntutan Pemakzulan

Di tengah rapat yang memutuskan pembentukan pansus, sejumlah massa pengunjuk rasa terus mendesak dengan keras.

Mereka menginginkan agar Bupati Sudewo segera dipecat, dan tidak ada ruang bagi kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.

Dengan adanya hak angket dan pansus, DPRD Pati berharap proses pemakzulan ini berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan langkah-langkah yang diambil DPRD Pati, perhatian publik kini tertuju pada kelanjutan proses tersebut, serta apakah Sudewo akan berhasil bertahan di jabatannya atau harus menerima desakan mundur dari masyarakat dan wakil rakyat.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan juduldan DPRD Sepakati Hak Angket dan Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo. 

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!