Begini Teguran Gerindra Kepada Bupati Sudewo: Kebijakan Jangan Tambah Beban Rakyat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Sugiono, menegur Bupati Pati, Sudewo, terkait kebijakan yang memicu aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025).

Demonstrasi tersebut dipicu kebijakan Pemkab Pati yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, kecuali kawasan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

“Saya terus memonitor aksi unjuk rasa di Pati pada hari ini dan berterima kasih kepada semua pihak karena berdasarkan laporan yang saya terima, situasi sore hingga malam ini sudah kembali kondusif,” kata Sugiono dalam keterangannya.

Sugiono Ingatkan Kembali Pesan Presiden Prabowo

Sebagai Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono mengaku telah meminta Bupati Sudewo untuk memperhatikan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan.

“Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah kader Gerindra untuk berpegang pada pesan Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing,” tegasnya.

Menurut Sugiono, Gerindra adalah partai yang lahir dan berkembang dari perjuangan membela kepentingan rakyat kecil.

“Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” katanya.

DPRD Pati Telah Bentuk Pansus Hak Angket

Bupati Sudewo yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 berpasangan dengan Risma Ardhi Chandra dari PKB, kini menghadapi ancaman pemakzulan.

Pasangan ini meraih kemenangan setelah didukung koalisi Gerindra, PKB, NasDem, PSI, Golkar, Gelora, Perindo, dan PKN.

Dalam Pilkada 2024, Sudewo- Risma berhasil meraih 419.684 suara atau 53,53 persen dari 814.148 suara sah.

Namun, pasca sejumlah kebijakan kontroversial yang diambil, warga Pati kemudian menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut Sudewo mundur dari jabatannya yang baru diemban beberapa bulan.

Aksi massa dari berbagai aliansi dan warga Pati yang masif itu berujung pada keputusan DPRD Kabupaten Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.

Hak angket ini akan memberi DPRD wewenang menyelidiki kebijakan penting yang berdampak luas dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bupati Pati, Sudewo meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi di posko penggalangan donasi logistik untuk persiapan demonstrasi 13 Agustus menolak kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Menanggapi hal itu, Sudewo menyatakan menghormati proses yang ada.

“Itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD, jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut,” ujarnya.

Terkait tuntutan mundur, ia menegaskan bahwa dirinya terpilih secara konstitusional.

“Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Semua ada mekanismenya,” kata Sudewo.

Terkait kebijakan yang bermasalah, Sudewo juga telah membatalkan kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 di Kabupaten Pati dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Sekjen Gerindra Sugiono Tegur Bupati Pati Sudewo, Ingatkan Pesan Prabowo Untuk Kader Kepala Daerah".

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!