Aliansi Bantah Masyarakat Pati Terbelah, Tegaskan Gerakan Pemakzulan Bupati Sudewo Tak Bisa Digembosi

Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, menegaskan bahwa masyarakat tidak terbelah soal tuntutan pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo.

Hal ini menyusul pernyataan sikap inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Ahmad Husein yang telah memutuskan tidak lagi menuntut Bupati Pati Sudewo untuk lengser dari jabatannya.

Sementara, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu masih membuka posko donasi depan Kantor Bupati Pati untuk menggalang donasi aksi.

Menanggapi hal itu, menurut Nimerodi, gerakan ini bukan digerakkan oleh segelintir orang, melainkan lahir dari kekecewaan luas masyarakat terhadap kebijakan sang bupati.

Ungkap Dugaan Upaya Menggembosi Aliansi

Nimerodi menyebut ada upaya dari pihak Bupati Sudewo untuk menggembosi aliansi yang menuntut pemakzulan.

Hal itu ia sampaikan dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (21/8/2025) malam. 

“Pihak Bupati dan kawan-kawan berusaha untuk menggembosi aliansi ini dengan cara memanggil satu-satu orang yang tampil di media dan kemudian berusaha untuk merangkul,” ujar Nimerodi.

Ia mencontohkan, salah satu anggota aliansi yang aktif di media sosial yang akhirnya mengundurkan diri setelah mendapat pendekatan dari pihak bupati.

“Nah ada satu teman yang sering tampil di Tik Tok yang namanya Mas Ucen lalu kemudian berakhir dengan kata dia mengundurkan diri dari aliansi,” ujarnya.

Namun, menurutnya, hal tersebut tidak berdampak besar pada kekuatan gerakan.

Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo dalam Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (21/8/2025) malam.

Gerakan Lahir dari Kekecewaan Masyarakat

Nimerodi menegaskan, mundurnya satu atau dua anggota tidak akan memengaruhi semangat masyarakat yang menuntut pemakzulan.

“Sejak awal, aliansi ini bukanlah digerakkan satu dua orang, ini lahir dari pribadi-pribadi. Jadi andaikan Pak Bupati dan kawan-kawan berhasil meminta kepada 1, 2 orang atau 10 orang atau 500 orang, itu tidak mungkin tergembosi,” tegasnya.

Ia menambahkan, unjuk rasa masyarakat Pati merupakan puncak kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat.

Pajak Mencekik Jadi Pemicu Utama

Menurut Nimerodi, salah satu kebijakan yang paling memicu kemarahan masyarakat adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pungutan terhadap pedagang kaki lima (PKL).

“Dan akhirnya memuncak pada ketika dia melakukan satu kebijakan menaikkan pajak PBB, bahkan kemudian dilanjutkan dengan melakukan pajak terhadap pedagang kaki lima yang dulu hanya sekitar 10.000 per bulan sekarang Rp300.000 per bulan,” kata Nimerodi.

Ia menilai kebijakan itu sebagai bukti nyata ketidakpekaan pemerintah daerah terhadap kondisi rakyat kecil.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!