Kenaikan PBB 250 Persen Batal, Demo Pati Tetap Jalan, Tuntut Bupati Sudewo Lengser

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan, aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijadwalkan pada 13 Agustus 2025 tidak akan dibatalkan.

Keputusan ini tetap diambil meskipun Bupati Pati, Sudewo, telah menyatakan membatalkan kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sebelumnya memicu kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Skeptisisme terhadap Pernyataan Bupati

Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, meragukan keabsahan pernyataan Sudewo.

“Apakah memang benar? Suratnya mana? Dulu dia waktu kampanye janji tidak akan memberatkan warga dengan pajak, tapi faktanya setelah jadi bupati dia menaikkan pajak," kata Teguh di posko donasi, depan Kantor Bupati Pati, kawasan Alun-Alun Pati, Jumat (8/8/2025).

"Setelah itu nantang warga yang tidak setuju untuk demo. Setelah kami terima tantangannya, dia ngomong membatalkan kenaikan pajak. Bagi saya itu kata-kata seperti pepesan kosong, omon-omon saja,” ujarnya.

Bagi Teguh, ucapan Sudewo selama ini penuh dengan kebohongan. Oleh karena itu, ia menegaskan tidak percaya begitu saja.

“Sekalipun benar pajak kembali diturunkan, kami akan tetap demo. Kami akan tetap penuhi Alun-Alun Pati tanggal 13 besok. Targetnya menurunkan Sudewo dari jabatan bupati,” tegasnya.

Bupati Pati Sudewo dalam peringatan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati, Kamis (7/8/2025).

Konfrontasi Panas di Kantor Bupati

Beberapa hari sebelumnya, suasana memanas di halaman Kantor Bupati Pati.

Inisiator aksi unjuk rasa, Ahmad Husein, terlibat konfrontasi dengan Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Riyoso, pada Selasa (5/8/2025).

Ketegangan terjadi setelah Riyoso memerintahkan Satpol PP menyita ratusan dus air mineral hasil donasi masyarakat yang dikumpulkan Husein dan rekan-rekannya untuk mendukung aksi protes kenaikan PBB-P2.

"Bukan karena Hati Nurani"

Teguh meyakini, pembatalan kenaikan pajak oleh Sudewo, jika memang benar dilakukan, bukan lahir dari kepedulian terhadap rakyat, melainkan karena tekanan publik.

“Kalau dia memang prorakyat, harusnya sejak awal tidak ada pemikiran dia untuk menaikkan pajak. Ini dia batalkan karena ada tekanan dari warga. Kalau dia ngomong akan membela rakyat, saya katakan itu bullshit,” ujarnya.

Menurut Teguh, persoalan kepemimpinan Sudewo tidak hanya berhenti pada isu pajak.

Kenaikan PBB-P2 hanyalah puncak dari serangkaian perilaku yang dinilai arogan dan merugikan masyarakat.

“Bukan hanya masalah pajak, ada arogansi dan lain-lain. Pajak hanya isu utama, ada persoalan lain di tata kelola pemerintahan Sudewo yang penuh keburukan. Artinya seperti itu. Pati hanya akan damai dan sejahtera kalau dia turun,” tegasnya.

Tekad Lengserkan Bupati Pati

Bagi Teguh dan aliansinya, tuntutan agar Sudewo dicopot dari jabatan bupati adalah harga mati.

“Sampai kapan pun selama dia masih menjabat, kami akan berusaha menurunkan dia, minta dia diganti. Siapa pun nanti penggantinya, kami tidak peduli, yang penting bukan Sudewo. Sikap dia itu penuh kesombongan," kata Teguh.

"Terserah caranya bagaimana, dia mengundurkan diri, kek, dipecat sama Pak Prabowo atau Pak Tito Karnavian, kek, atau kami yang lengserkan, yang penting bupatinya bukan dia,” tandasnya," ujar dia menambahkan.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul "Bupati Batalkan Kenaikan PBB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Akan Tetap Demo: Target Sudewo Lengser".

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!