Ribuan Massa Siap Aksi Tolak Kenaikan PBB di Bone, Pengamanan Ketat Dilakukan
Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat berencana menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan, untuk menentang kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar 300 persen.
Aksi ini dipicu oleh keputusan pemerintah daerah yang menaikkan tarif PBB secara signifikan, yang dianggap memberatkan masyarakat.
Kantor Bupati Bone telah dipasangi kawat berduri dan dijaga ketat oleh ratusan aparat gabungan TNI-Polri untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.
Pengamanan Ketat di Kantor Bupati Bone
Sejak Selasa (19/8/2025) dini hari, kawat berduri dipasang di sepanjang jalur trans Sulawesi yang mengarah ke Kantor Bupati Bone, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Taneteriattang Barat.
Ratusan aparat gabungan dari TNI dan Polri telah diterjunkan untuk menjaga keamanan. AKP Rayendra Muhtar, Kasi Humas Polres Bone, mengonfirmasi bahwa mereka telah menurunkan ratusan personel untuk mengamankan aksi tersebut.
"Benar hari ini kami menurunkan ratusan personel untuk pengamanan unjukrasa yang titiknya di kantor bupati," ujar Rayendra.
Aksi Unjuk Rasa: Ribuan Massa Akan Bergerak ke Kantor Bupati
Aliansi Rakyat Bone Bersatu Tolak Kenaikan PBB-P2, yang dipimpin oleh Andi Miftahul Amri, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone, memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada pukul 13.00 Wita.
Massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat Bone akan berkumpul di Lapangan Merdeka Bone sebelum bergerak menuju Kantor Bupati Bone.
"Hari ini kami akan menggelar unjuk rasa besar-besaran dengan melibatkan ribuan massa yang datang dari seluruh pelosok di kantor bupati," kata Andi.
Gubernur Sulsel Bela Kebijakan Kenaikan PBB
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, membela keputusan kakaknya, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, terkait kebijakan kenaikan tarif PBB-P2.
Menurutnya, kebijakan tersebut didasari oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa banyak wajib pajak di Kabupaten Bone hanya membayar pajak atas tanah, padahal di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan mewah.
"Terkait kenaikan tarif PBB di Kabupaten Bone itu terkait adanya temuan dari BPK. Selama ini yang dipajaki tanah, padahal itu rumah. Banyak rumah mewah di sana," jelas Sudirman pada Senin (18/8/2025).
Sudirman menambahkan bahwa masalah ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. "Ini memang dilema, bertahun-tahun hingga puluhan tahun hanya bayar pajak tanah, padahal ada bangunan mewah di atasnya," tambahnya.
Kebijakan Masih Akan Dikoordinasikan dengan Kemendagri
Meski mendukung kebijakan tersebut, Sudirman menegaskan bahwa pemerintah daerah masih akan mengkaji ulang keputusan tersebut dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan kebijakan ini tepat.
"Kita masih akan kaji kembali dan berkoordinasi dengan Kemendagri. Apapun arahan Kemendagri, tentu kita akan mengikuti," ucapnya.
Sudirman: Demonstrasi adalah Hal yang Wajar
Gubernur Sulsel juga menilai bahwa aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa dan masyarakat Bone adalah hal yang wajar sebagai bagian dari sistem demokrasi.
"Itu sah-sah saja. Semua masalah ada demonya, seperti kasus MBG, ojol, dan lainnya," ujar Sudirman. Ia juga menambahkan bahwa aksi protes ini penting sebagai bentuk evaluasi kebijakan pemerintah.
"Tidak ada masalah jika ada demo, itu bagus sebagai review kebijakan," ujarnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan Massa Berencana Demo Kenaikan PBB 300 Persen, Kantor Bupati Bone Dipagari Kawat Berduri.
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
