Gubernur Jateng Minta Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen, Demo 13 Agustus Tetap Berlanjut

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Bupati Pati, Sudewo, untuk membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen yang memicu gelombang protes warga.

Meski Sudewo sudah menyampaikan permintaan maaf dan berjanji mengkaji ulang kebijakan tersebut, aksi unjuk rasa besar-besaran tetap akan digelar pada Rabu (13/8/2025) di Alun-alun Pati.

Kericuhan pertama terjadi pada Selasa (5/8/2025) di Kantor Bupati Pati dan Kantor Satpol PP Pati. Warga yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membuat posko protes di halaman Kantor Bupati dan menerima sumbangan makanan serta minuman untuk kebutuhan aksi.

Namun, posko itu dibubarkan oleh Satpol PP yang juga menyita kardus berisi minuman.

Ketegangan sempat memuncak saat warga bersitegang dengan Plt Kepala Satpol PP Sriyatun dan Plt Sekda Pati Riyoso.

Massa kemudian bergerak ke Kantor Satpol PP untuk meminta logistik mereka dikembalikan. Setelah video kericuhan tersebut viral di media sosial, bantuan makanan dan minuman untuk massa aksi justru semakin berdatangan.

Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono (45), menegaskan bahwa aksi ini murni menolak kebijakan kenaikan PBB tanpa agenda politik. Ia juga menyinggung pernyataan Sudewo yang menantang warga untuk menggelar demo dengan massa 50.000 orang.

"Tidak ada unsur politik dan kepentingan lain. Kami hanya minta digugurkan kebijakan itu. Massa lebih dari 50 ribu sesuai tantangan Bupati Pati Sudewo. Insha Allah demonstrasinya baik-baik, dilarang merusak fasilitas umum,” kata Supriyono.

Gubernur Jateng Turun Tangan

Menanggapi gejolak di Pati, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen tidak selaras dengan kemampuan ekonomi warga. Ia memerintahkan agar kebijakan tersebut dievaluasi bahkan dibatalkan.

“Perintah saya agar dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu, diturunkan saat itu juga,” tegas Luthfi, Kamis (7/8/2025).

Mantan Kapolda Jateng ini juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk melakukan koordinasi sebelum menetapkan kebijakan kenaikan PBB. Ia mencontohkan perlunya kajian dari pihak ketiga dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi.

Menurut Luthfi, Sudewo membuat kebijakan tanpa sosialisasi yang memadai sehingga menimbulkan beban berat bagi masyarakat.

“Kasihan masyarakat kita. Yang paling pokok, bagaimana kita melakukan sosialisasi, khususnya bupati dengan tokoh masyarakat dan elemen lain. Kita gandeng bersama, tidak usah terjadi demo yang merugikan Pati dan Jawa Tengah pada umumnya,” ujarnya.

Meski ada permintaan maaf dari Bupati dan arahan dari Gubernur, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap berkomitmen menggelar demo 13 Agustus 2025. Massa yang hadir diperkirakan melebihi 50.000 orang, menjadikannya salah satu aksi terbesar di Pati dalam beberapa tahun terakhir.

Para pengunjuk rasa menegaskan tidak akan menerima sumbangan uang demi menghindari tuduhan bahwa aksi mereka ditunggangi kepentingan politik.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Meski Bupati Pati Sudah Minta Maaf soal Pajak PBB, Warga Tetap Gelar Demo untuk Lengserkan Sudewo

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!