Minta ASN Jadi Petugas Sensus Tanpa Upah, Bupati Magelang: Kalau Bisa Kerja Tanpa Uang, Kenapa Tidak?
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang, Jawa Tengah, menugaskan sebanyak 8.277 aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadi petugas sensus kemiskinan pada 12–19 Agustus 2025.
Penugasan ini melibatkan ASN dari berbagai instansi, tidak terbatas pada Dinas Sosial.
Sensus ini merupakan bagian dari kegiatan Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) yang menyasar 87.791 rumah tangga masuk kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Setiap ASN akan memverifikasi 8–12 rumah tangga, mengumpulkan 36 data pokok Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta 12 pertanyaan tambahan.
Tujuan Pelaksanaan VDK
Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, menjelaskan bahwa DTSEN belum sepenuhnya menggambarkan kondisi perekonomian warga. VDK ini dilakukan untuk melengkapi data agar program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran.
“Kami (melalui VDK) melengkapi DTSEN,” ungkap Grengseng pada Jumat (8/8/2025).
Bupati Magelang Grengseng Pamuji saat memberikan keterangan, Sabtu (19/4/2025).
Pelibatan ASN Lintas Instansi
ASN dari berbagai bidang, termasuk guru dan petugas pemadam kebakaran, ikut dilibatkan karena instansi terkait tidak mampu melaksanakan sensus secara mandiri.
Grengseng menegaskan, penugasan ini bersifat sukarela dan tanpa sanksi bagi yang menolak.
“Tugas tambahan ini sifatnya gotong royong. Tergantung selonya (luang) jam berapa,” jelasnya.
Tanpa Upah, Hanya Penghargaan
Bupati menegaskan tidak ada honor untuk petugas sensus kemiskinan.
Sebagai gantinya, Pemkab tengah merumuskan bentuk penghargaan melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD).
“Kami efisiensi, pengin murah. Mosok kabeh-kabeh kudu diduitke (Masa semua harus diberi uang). Kalau bisa bekerja tanpa harus mengeluarkan uang, kenapa tidak?” cetus Grengseng.
Pertimbangan Anggaran
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, Budi Daryanto, mengatakan bahwa jika sensus dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), biaya yang dibutuhkan akan besar.
“Mengacu di BPS, saat sensus ekonomi atau penduduk, honornya Rp 3 juta per orang,” ujarnya.
Pemkab Magelang bekerja sama dengan BPS untuk memberikan pelatihan kepada 180 perwakilan instansi.
Hasil pelatihan ini akan diteruskan ke rekan-rekan ASN lain di instansi masing-masing untuk memastikan pelaksanaan VDK berjalan efektif.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
