Kondisi Mental ASN DKI Jakarta Bikin Merinding, DPRD Minta Layanan Psikologis Ada di Tiap Puskesmas
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin, mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI untuk menyediakan layanan psikologis di semua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Tujuannya adalah untuk melayani warga, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengalami masalah kesehatan mental.
“Ini menjadi perhatian serius. Kehadiran tenaga psikolog di Puskesmas harus dipercepat agar ASN dapat mengakses layanan psikologi secara langsung ketika diperlukan,” ujar Thamrin dalam keterangannya, Selasa (12/8).
Desakan ini muncul setelah hasil skrining kesehatan mental tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 15% ASN di Jakarta, atau sekitar 10.000 pegawai, berpotensi mengalami gangguan kejiwaan.
Thamrin menekankan pentingnya langkah ini dan meminta Dinkes berkolaborasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro SDM untuk mendukung kesehatan mental dan fisik para ASN.
Menurutnya, kesehatan mental birokrasi akan sangat mempengaruhi kualitas layanan publik.
Komisi E berjanji akan mengawal program ini agar berjalan efektif.
Di sisi lain, Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menargetkan semua Puskesmas memiliki layanan psikologis pada tahun 2025.
Program ini merupakan bagian dari upaya penguatan layanan kesehatan mental di tingkat dasar, yang juga mencakup konseling berhenti merokok dan layanan lainnya.
“Tahun ini kami targetkan semua puskesmas memiliki psikolog. Jadi puskesmas benar-benar bisa memberikan layanan kesehatan mental, termasuk layanan berhenti merokok dan konseling lainnya,” tandas Ani.
