Demo 13 Agustus Jadi atau Tidak? Ini Daftar Aliansi yang Akan Tetap Gelar Aksi di Alun-Alun Pati

Pelaksanaan aksi unjuk rasa 13 Agustus di Pati, Jawa Tengah disebut batal digelar.

Namun, sejumlah aliansi masyarakat disebut masih tetap akan menyelenggarakan aksi untuk menyuarakan aspirasi atas sejumlah kebijakan yang diterapkan Bupati Sudewo

Padahal, laman Humas Kabupaten Pati menyebut aksi 13 Agustus di Alun-Alun Pati itu telah dibatalkan. 

Hal ini karena telah terjadi kesepakatan antara Koordinator Gerakan Pati Bersatu, Yayak Gundul dengan Kapolresta Pati, Dandim 0718/Pati, dan Bupati Pati pada Jumat (8/8/2025).

Hasilnya, kebijakan kenaikan PBB-P2 di Pati akan dibatalkan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

“Tuntutan sudah dipenuhi oleh Bapak Bupati Sudewo. Kenaikan PBB-P2 dibatalkan dan akan kembali ke tarif normal seperti tahun 2024,” ujar Yayak.

Begitu juga dengan pembatalan kebijakan sistem belajar sekolah dari lima hari yang dikembalikan menjadi enam hari, dengan penyesuaian jam pelajaran seperti sebelumnya.

Yayak pun mengimbau masyarakat agar tidak turun ke jalan pada tanggal yang telah direncanakan.

Sejumlah Aliansi Akan Tetap Gelar Aksi 13 Agustus

Walau begitu, sejumlah aliansi masyarakat masih tetap akan menggelar aksi pada Rabu, 13 Agustus 2025 mendatang.

1. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu

Dilansir dari Tribunnews.com, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025 tidak akan dibatalkan meki kebijakan PBB-P2 dibatalkan.

Koordinator Lapangan (Korlap) Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, mempertanyakan kebenaran pernyataan Sudewo.

"Apakah memang benar? Suratnya mana? Dulu dia waktu kampanye janji tidak akan memberatkan warga dengan pajak, tapi faktanya setelah jadi bupati dia menaikkan pajak,” ujarnya.

Ia juga mengungkit ucapan Sudewo yang dianggap menantang warga Pati untuk melakukan demo.

“Setelah itu nantang warga yang tidak setuju untuk demo. Setelah kami terima tantangannya, dia ngomong membatalkan kenaikan pajak. Bagi saya itu kata-kata seperti pepesan kosong, omon-omon saja," tegasnya di posko donasi, depan Kantor Bupati Pati, kawasan Alun-Alun Pati, Jumat (8/8/2025).

Teguh lantas meyakini, jika benar Sudewo membatalkan kenaikan pajak, hal itu bukan karena hati nurani, melainkan karena terpaksa akibat tekanan publik.

"Kalau dia memang prorakyat, harusnya sejak awal tidak ada pemikiran dia untuk menaikkan pajak. Ini dia batalkan karena ada tekanan dari warga,” ujarnya.

Ia menegaskan, sampai kapan pun, pihaknya akan terus menuntut Sudewo dicopot dari jabatannya, bagaimana pun mekanismenya.

"Sampai kapan pun selama dia masih menjabat, kami akan berusaha menurunkan dia, minta dia diganti. Siapa pun nanti penggantinya, kami tidak peduli, yang penting bukan Sudewo. Sikap dia itu penuh kesombongan," lanjutnya.

Ketegangan terjadi antara Satpol PP Pati dengan massa penggalang donasi untuk persiapan demonstrasi 13 Agustus menolak kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, Selasa (5/8/2025).

3. Eks Pegawai Honorer RSUD Pati

Ratusan mantan pegawai honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Kabupaten Pati juga tetap akan mengadakan aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025.

Mereka yang mengaku kehilangan pekerjaan akibat kebijakan Bupati Sudewo itu akan merapat ke barisan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

Hal ini terkait dengan kebijakan perampingan pegawai RAA Soewondo dengan alasan efisiensi anggaran karena jumlah pegawai honorer dinilai terlalu banyak dan melebihi kebutuhan.

Eks honorer bernama Siswanto mengaku sakit hati dengan perkataan Sudewo yang ditujukan pada karyawan honorer RSUD RAA Soewondo.

Sudewo menuding karyawan honorer asal masuk tanpa mekanisme seleksi yang jelas, bahkan juga menuduh masuk dengan praktik suap.

"Pak Sudewo pernah bilang, 'Karyawan honorer di Soewondo masuknya sogok-menyogok, bledang-bledeng (asal masuk)', padahal kami tidak pernah pakai uang masuknya. Kalau yang angkatan baru saya tidak tahu," ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

Siswanto lantas menegaskan, dirinya dan teman-temannya yang sudah bekerja bertahun-tahun masuk secara murni lewat mekanisme tes.

Walaupun saat ini dirinya masih bekerja, namun waktunya untuk dirumahkan tinggal menghitung hari karena pada 31 Agustus mendatang, Siswanto akan di-PHK karena dinyatakan tidak lolos seleksi pegawai tidak tetap untuk menjadi pegawai tetap.

"Dulu katanya yang masa kerjanya di atas 10 tahun diprioritaskan, ternyata tidak sama sekali."

Ia pun membawa harapan untuk bisa tetap bekerja di RSUD RAA Soewondo dan kebijakan PHK dibatalkan.

"Harapan kami semua, kembalikan kami bekerja kalau Soewondo memang masih butuh karyawan," jelasnya.

3. Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi

Koordinator Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi, Sahal Mahfudz menegaskan bahwa pihaknya tetap turun ke jalan pada tanggal 13 Agustus.

Namun aksi mereka bukan untuk berdemo, melainkan untuk merayakan keputusan Bupati Pati yang telah menerima tuntutan masyarakat.

“Kita tetap berangkat, tapi untuk merayakan pesta rakyat Indonesia. Insya Allah, akan ada acara untuk mempererat kerukunan dan persatuan Indonesia,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan para peserta untuk menjaga suasana damai dan tidak mudah terprovokasi.

“Kita datang dalam keadaan damai. Jangan sampai ditunggangi oleh setan yang suka pada kerusakan dan permusuhan,” tegas Gus Sahal.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!