Ketua Komisi II DPR Soroti Ricuh Demo Pati, Minta Pemda Perkuat Kemandirian Fiskal
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal, berkaca dari kasus unjuk rasa di Pati.
Kericuhan itu berawal dari rencana Bupati Pati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
"Apa yang terjadi di Pati sesungguhnya bisa dilihat dari beberapa perspektif. Perspektif yang pertama adalah bahwa kemandirian fiskal pendapatan asli daerah di hampir semua provinsi, kabupaten, kota di Indonesia itu cukup rendah. Mereka bergantung sangat tinggi kepada transfer dana pusat ke daerah, yaitu transfer APBN ke daerah," kata Rifqinizamy saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/8/2025), seperti dikutip dari Antara.
Efisiensi APBN Bikin Daerah Tingkatkan PAD
Menurutnya, sejumlah pemerintahan daerah mulai berbenah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) setelah pemerintah pusat melakukan efisiensi dan fokus pada program strategis.
"Ketika APBN dilakukan efisiensi dan refocusing untuk program-program strategis pemerintah maka daerah gelagapan. Karena itu beberapa kepala daerah berinisiatif meningkatkan pajak-pajak daerah untuk kemudian meningkatkan pendapatan asli daerahnya," ujarnya.
Kebijakan tersebut direspons pemda untuk mendongkrak PAD, namun sering kali berdampak langsung kepada masyarakat dan menjadi tidak populer. Hal ini memicu munculnya kritik dari publik.
"Problem ini menjadi sengkarut karena masalah ekonomi daerah, ekonomi regional bahkan ekonomi nasional kita itu kan pada posisi yang sedang tinggi dinamikanya dan tidak baik-baik saja, karena itu kebijakan ini tidak populer di masyarakat yang cenderung mendapat kritik oleh publik," tuturnya.
Pejabat Publik Diminta Bijak Komunikasikan Kebijakan
Rifqinizamy mengingatkan pejabat publik agar bijak dalam mengomunikasikan kebijakan yang bersentuhan dengan isu sensitif di tengah masyarakat.
"Menurut pandangan saya memang pada akhirnya pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat. Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak," ujarnya.
Bupati Pati Akui Jadikan Kasus Sebagai Pembelajaran
Bupati Pati Sudewo sebelumnya mengakui kejadian tersebut menjadi proses pembelajaran berharga baginya, mengingat ia baru beberapa bulan menjabat.
"Tentu ada kekurangan yang harus dibenahi ke depan. Saya akan memperbaiki segala sesuatunya," ujar Sudewo.
Sebelumnya, sekitar seratus ribu orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memadati jalanan di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025), menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Aksi tersebut berujung ricuh terutama saat Bupati Sudewo muncul di tengah massa untuk mendengarkan aspirasi demonstran.
Namun, kehadirannya memicu kemarahan publik yang terlihat dari aksi lempar sandal dan botol plastik ke arahnya.
Kepolisian kemudian membubarkan aksi tersebut dan menangkap 11 demonstran yang diduga sebagai provokator.
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
