Top 7+ Kontroversi Bupati Pati Sudewo, dari Pajak Naik, Pegawai Dipecat, hingga Goyang Erotis

Bupati Pati, Sudewo, kembali menjadi sorotan publik usai gelombang unjuk rasa besar-besaran mengguncang wilayahnya pada Rabu (13/8/2025).

Sekitar 50 ribu massa dari berbagai elemen masyarakat memadati Jalan Tombronegoro Nomor 1, Kaborongan, Pati Lor, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tepat di depan Kantor Bupati Pati, yang berdekatan dengan Alun-alun Pati.

Aksi tersebut digerakkan oleh kekecewaan mendalam terhadap sejumlah kebijakan dan pernyataan Sudewo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Massa terdiri dari santri, petani, pelaku usaha, hingga pegawai honorer RSUD Soewondo.

Mereka bukan hanya menuntut pembatalan kebijakan yang dianggap memberatkan, tetapi juga mengancam melengserkan Sudewo dari kursi Bupati.

Latar Belakang Kemarahan Publik

Salah satu pemicu utama aksi ini adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. PBB-P2 merupakan pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan di wilayah desa maupun kota, yang dikecualikan untuk lahan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Meski kebijakan tersebut sudah dibatalkan, publik tetap memilih turun ke jalan karena menilai banyak persoalan di Kabupaten Pati belum terselesaikan.

Selain kebijakan pajak, cara Sudewo menanggapi kritik turut memanaskan suasana. Ia dinilai arogan, menantang, bahkan merendahkan pihak yang berbeda pendapat.

“Jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar,” ujar Sudewo dalam sebuah video yang beredar, sebelum akhirnya meminta maaf pada 7 Agustus 2025 di Pendopo Kabupaten Pati.

Tujuh Poin Kontroversial Sudewo

Bupati Pati, Sudewo berjalan kaki mendatangi langsung posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan gerbang Kantor Bupati Pati, Jumat (8/8/2025) malam.1. Kenaikan PBB hingga 250 Persen

Kebijakan ini memicu kemarahan luas di tengah kondisi ekonomi sulit. Meski dibatalkan, publik terlanjur kecewa dan menuntut Sudewo mundur.

2. Tantang Warga Berdemo

Ucapan “50 ribu orang suruh ngerahkan” dinilai menantang rakyat. Sudewo sempat menegaskan tidak akan mundur dari kebijakannya, sebelum kemudian meminta maaf.

“Jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar," demikian pernyataan Sudewo dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

Ia juga mengatakan tak akan memberikan ruang tawar-menawar dengan publik. Hingga akhirnya Sudewo meminta maaf dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati pada Kamis (7/8/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Sudewo menyatakan dirinya tidak bermaksud menantang warga dan menyesali ucapannya.

3. Satpol PP Bubarkan Paksa Posko Donasi Warga

Aparat membubarkan posko logistik aksi penolakan kenaikan pajak. Dalam sebuah video yang viral beredar di media massa, donasi logistik itu disita paksa oleh aparat Satpol PP.

Warga dan aparat sempat terlibat cekcok dan saling menantang hingga memicu kericuhan.

4. Pecat Ratusan Pegawai Honorer RSUD Soewondo

DOA JELANG AKSI - Para mantan pegawai honorer RSUD Pati dan simpatisan menggelar doa bersama di posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Selasa (12/8/2025) malam. Dengan khusyuk, mereka berdoa agar aksi unjuk rasa yang menuntut Bupati Sudewo mundur pada esok hari dapat berjalan lancar dan tuntutan mereka terpenuhi.

Ratusan pegawai honorer yang gagal seleksi diberhentikan tanpa pesangon yang layak. Banyak yang menilai keputusan ini tidak manusiawi dan merendahkan dedikasi mereka selama berkerja puluhan tahun.

Saat mereka ingin menyampaikan aspirasi, Sudewo justru mengatakan hal yang membuat warga kesal.

“Yang tidak lolos lapor polisi silakan, yang seharusnya lapor polisi itu kami," ujar Sudewo saat melakukan peninjauan di RSUD RAA Soewondo Pati pada Jumat, (11/4/2025).

Pernyataan ini memperparah ketegangan, seolah melegalisasi pemecatan tanpa prosedur dengan pendekatan konfrontatif

5. Insiden Dangdut Goyang Erotis

Sudewo juga menuai kritik karena menghadirkan aksi dangdut Trio Srigala dengan goyang sensual dalam agenda resmi di Pendopo Kabupaten.

Pertunjukan itu dinilai tak merepresentasikan Sudewo sebagai Bupati Pati. 

6. Kebijakan Lima Hari Sekolah

Foto udara suasana posko penggalangan donasi logistik unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Selasa (12/8/2025). Berbagai macam donasi warga dari sejumlah daerah di Indonesia seperti air mineral, bahan makanan, makanan ringan, hasil bumi itu sebagai dukungan kepada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang akan berunjuk rasa dengan berbagai tuntutan kepada Bupati Pati Sudewo pada Rabu (13/8) besok.

Sudewo membuat sebuah kebijakan lima hari sekolah mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026, lebih tepatnya dimulai 14 Juli 2025.

Alasannya agar siswa bisa lebih produktif. Sudewo berpendapat bahwa waktu akhir pekan bisa dimanfaatkan untuk kualitas keluarga dan “penyegaran” mental siswa.

Kebijakan Sudewo soal peraturan lima hari sekolah dianggap bertentangan dengan tradisi pendidikan agama lokal Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin).

Kebijakan ini segera menuai kritik dari masyarakat, terutama kalangan santri, guru ngaji, dan ulama NU, karena dianggap menyalahi aktivitas keagamaan.

Namun, kebijakan lima hari sekolah kini telah dibatalkan melalui SK Bupati Pati nomor 400.3.1/303/M tanggal 8 Agustus 2025. Sistem pembelajaran kembali diterapkan enam hari sekolah mulai 11 Agustus 2025

7. Proyek Masjid Rp 15 Miliar

Sebanyak lima ribu santri juga akan ikut dalam aksi unjuk rasa 13 Agustus 2025. Para santri yang akan ikut berunjuk rasa tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) yang tersebar di seluruh penjuru Kabupaten Pati.

Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes kebijakan Pemkab Pati yang menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menaikkan tarif Pajak PBB-P2 hingga 250 persen, di saat proyek renovasi Masjid Agung Baitunnur Pati yang menelan anggaran hingga Rp15 miliar.

Mereka mempertanyakan urgensi proyek tersebut di tengah berbagai kebutuhan mendesak masyarakat Pati.

Gelombang kritik terhadap Sudewo datang dari semua lapisan masyarakat. Santri menilai ia tidak menghargai aspirasi keagamaan, sementara pegawai honorer merasa diperlakukan tidak adil.

Di tengah situasi panas ini, ribuan orang berikrar untuk terus menggelar aksi hingga tuntutan mereka dipenuhi, termasuk mendorong Sudewo meletakkan jabatan.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 7 Kontroversi Bupati Sudewo yang Picu Kemarahan Warga Pati, Jawa Tengah

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!