Prabowo Kirim Gibran Berkantor di Papua, Ini Misi Khususnya

Gibran, Papua, Kantor Wapres, papua, gibran, Gibran Raka Bumingraka, Prabowo Kirim Gibran Berkantor di Papua, Ini Misi Khususnya

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dikabarkan akan memberikan penugasan khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam forum Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Rabu (2/7/2025).

“Concern pemerintah dalam menangani Papua ini, dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” ujar Yusril, dikutip Selasa (8/7/2025).

Kantor Wapres di Papua Akan Didirikan

Yusril menambahkan bahwa penugasan ini akan disertai dengan pembukaan kantor khusus Wakil Presiden di wilayah Papua.

Ini dimaksudkan agar Gibran dapat menjalankan tugasnya secara langsung dan lebih efektif dari lapangan.

“Sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin akan ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua, menangani masalah ini,” ungkapnya.

Fokus Tak Hanya Pembangunan Fisik

Yusril menegaskan bahwa tugas yang diberikan kepada Gibran tak hanya sebatas pada pembangunan infrastruktur.

Penanganan akan mencakup aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dan perbaikan tata kelola keamanan di Papua.

“Tentu tidak hanya sekadar spesifik pembangunan fisik, tetapi juga termasuk sejumlah penanganan masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua,” jelasnya.

Bukan yang Pertama, tapi Lebih Strategis

Penugasan kepada Wapres untuk Papua bukanlah yang pertama.

Pada era Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin juga mendapat mandat khusus dalam percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Hal itu tertuang dalam Keppres Nomor 20 Tahun 2020, di mana Ma’ruf memimpin Tim Koordinasi Terpadu.

Namun, dalam konteks saat ini, pengadaan kantor langsung di Papua menjadi langkah baru yang menunjukkan pendekatan desentralisasi strategis dan keterlibatan aktif dari pucuk pimpinan nasional.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .

Post Related