Pemerintah Siapkan Beragam Program untuk Korban PHK agar Tidak Turun Kelas

— Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah program guna mencegah para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengalami penurunan kelas sosial. 

Hal ini disampaikan menyusul meningkatnya angka pengangguran akibat PHK selama semester pertama 2025.

Program Pemberdayaan dan Dukungan Modal

Gus Ipul menyebutkan bahwa berbagai program tersebut merupakan kolaborasi lintas kementerian, bertujuan memastikan korban PHK tetap berdaya dan memiliki peluang baru.

“Nanti akan ada banyak program-program lain dari pemerintahan. Ada program pemberdayaan, ada program dukungan permodalan, ada bantuan pelatihan, dan lain sebagainya,” kata Gus Ipul di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (28/7/2025).

“Banyak program-program lain juga dari kementerian-kementerian yang sifatnya pemberdayaan dan menahan supaya tidak turun kelas,” tambahnya. 

Penyaluran Bansos Berdasarkan DTSEN

Terkait kemungkinan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi korban PHK, Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bansos tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“(Kalau itu) ya kita kembali lagi ke DTSEN. Yang bisa diberikan Bansos itu adalah mereka yang memang masuk di data tunggal sosial ekonomi nasional,” tegasnya.

Ia memastikan proses validasi dan pembaruan data masyarakat penerima bansos terus dilakukan oleh pihaknya.

“Itu adalah pedoman kita untuk menyalurkan Bansos, yang sampai sekarang ya kita terus melakukan validasi dan verifikasi penerima Bansos,” ujar Gus Ipul.

“Baik dengan cara ground check bersama dengan BPS maupun juga kerja sama dengan PPATK, dan insya Allah ini kita dengan Bank Indonesia,” terangnya. 

Bansos Dialihkan Bila Tidak Tepat Sasaran

Gus Ipul menekankan bahwa bansos akan dialihkan kepada mereka yang lebih berhak apabila ditemukan penerima yang tidak layak sesuai data DTSEN.

“Kita lihat saja dan kita akan mutakhirkan setiap 3 bulan sekali. Selama ada di dalam DTSEN dan memang berada di desil yang sesuai sasaran, ya tentu akan dapat,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 42.385 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Juni 2025.

Angka ini naik signifikan sebesar 32,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 32.064 orang.

Menperin Minta Industri Otomotif Tak Naikkan Harga dan Tak Lakukan PHK

Menanggapi situasi tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta pelaku industri otomotif untuk tidak menaikkan harga maupun melakukan PHK.

“Saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia,” kata Agus dalam rangkaian World Expo 2025, Senin (28/7/2025).

Presiden Direktur PT Chery Sales Indonesia, Zeng Shuo, menyatakan bahwa perusahaannya tetap meningkatkan kapasitas produksi dan bahkan terus merekrut tenaga kerja baru.

“Jadi karena kita meningkatkan kapasitas. Kami terus meningkatkan kapasitas dari seperti 1.000, 2.000 dan sekarang kita mencoba untuk menghasilkan 3.000,” ujar Zeng di Tangerang, Minggu (28/7/2025).

Ia menambahkan bahwa peningkatan produksi juga mendukung rencana ekspor ke pasar internasional.

“Dan sebelumnya kami memiliki ekspor ke pasar Vietnam. Dan tahun ini kami berencana untuk mengekspor ke pasar Thailand,” ungkapnya.

Zeng menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja.

“Jadi pada saat ini kami tidak seperti lay-off, tapi kami masih terus mempekerjakan lebih banyak pekerja,” tegas Zeng Shuo.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan Menperin Minta Tak Ada PHK, Ini Respons Chery.