Kenapa Pengambil-alihan Saham BCA oleh Negara Jadi Kontroversi Panas? Simak Penjelasannya!
Pembahasan tentang wacana pengambilalihan paksa 51% saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) oleh negara kembali menjadi sorotan. Ide ini, yang digaungkan oleh beberapa tokoh, telah menarik perhatian luas dari publik maupun kalangan investor pasar modal. BBCA dikenal sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dengan kinerja kuat di sektor perbankan. Hal ini membuat wacana pengambilalihan menjadi isu sensitif yang memicu berbagai reaksi.
Kritik dari Peneliti Ekonomi CSIS
Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, memberikan pandangan berbeda terhadap wacana ini. Ia menilai bahwa ide pengambilalihan saham BCA oleh negara tidak relevan dan sebaiknya tidak dilakukan.
Riandy menekankan pentingnya persaingan yang sehat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kalau semua bank dikuasai pemerintah, maka persaingan yang sehat itu tidak akan terjadi," jelasnya saat ditemui di kantornya pada Senin, 18 Agustus 2025.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kinerja dan layanan BCA yang dinilai baik telah memacu bank-bank lain untuk terus meningkatkan performanya. Situasi ini memberikan manfaat langsung bagi konsumen melalui penawaran produk dan layanan yang lebih kompetitif serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Namun, Riandy juga memahami alasan mengapa ada dorongan agar negara mengambil alih saham BCA demi mempercepat peningkatan penerimaan negara. Namun, ia meyakini bahwa langkah tersebut justru dapat mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat dan merugikan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Sejarah Wacana Pengambilalihan Saham BCA
Wacana pengambilalihan saham BCA bukanlah hal baru. Gagasan ini pertama kali digaungkan oleh Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro. Wacana tersebut kemudian mendapat dukungan dari beberapa partai politik, termasuk PKB.
Dukungan politik disampaikan oleh Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB, Ahmad Iman Syukri. Menurutnya, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar setuju agar saham BCA segera diambil alih oleh negara.
Sejarah mencatat, wacana ini erat kaitannya dengan krisis ekonomi 1998 dan program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Saat itu, pemerintah akhirnya melepas 51% saham BCA pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Saran Alternatif dari CSIS
Alih-alih fokus pada pengambilalihan saham perbankan, Riandy menyarankan agar pemerintah lebih serius merancang program pembangunan yang tepat sasaran. Ia menilai masih banyak anggaran yang bisa dialokasikan untuk hal-hal lain yang lebih mendesak.
Kritik juga ditujukan pada program makan bergizi gratis (MBG) yang dianggarkan Rp 335 triliun pada tahun depan. Riandy mempertanyakan urgensi program tersebut dan menganggap pemerintah perlu melakukan rasionalisasi anggaran di sektor lain agar prioritas penggunaan anggaran lebih efektif.
Harapan untuk Kebijakan yang Lebih Bijak
Harapan ke depan, kata Riandy, adalah agar pemerintah bisa lebih bijak dalam menentukan prioritas kebijakan. Menurutnya, stabilitas ekonomi justru akan lebih terjaga bila negara fokus pada kebijakan strategis daripada mengusulkan pengambilalihan saham swasta.
Kesimpulan:
Wacana pengambilalihan 51% saham BCA oleh negara memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan para ahli. Meskipun ada dukungan dari sebagian pihak, kritik tajam datang dari peneliti ekonomi yang menilai langkah tersebut tidak relevan dan dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat. Pemerintah diminta untuk lebih fokus pada kebijakan strategis yang mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Bagaimana pendapat Anda terkait wacana ini?
