Sarmuji Pastikan Legislator Golkar Paham Anggaran Politik Bersih dan Transparan

 Partai Golkar menggelar kegiatan Upgrading dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2025, yang akan berlangsung dalam tiga gelombang di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, pada pertengahan September 2025.

Adapun kegiatan ini mengusung tema "Peningkatan Profesionalitas Anggota Fraksi Partai Golkar dalam Menjalankan Peran, Tugas, dan Fungsinya.”

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa upgrading dan bimtek ini tak hanya sekedar kegiatan rutin, melainkan langkah strategis partai untuk memperkuat kapasitas kader di legislatif daerah.

Sarmuji juga ingin memastikan para legislator Golkar paham arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Upgrading dan bimbingan teknis ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi merupakan langkah strategis Partai Golkar untuk memperkuat kapasitas kader di legislatif daerah. Kami ingin seluruh anggota DPRD dari Partai Golkar memahami dengan baik arah dan prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujar Sarmuji kepada wartawan dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat, 29 Agustus 2025.

Ia menekankan, anggota DPRD adalah ujung tombak yang bersentuhan dengan rakyat secara langsung. Maka itu, peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman politik menjadi keharusan agar program kerja pemerintahan pusat bisa berjalan serentak dan tepat sasaran.

“Program kerja pemerintahan pusat harus mendapatkan dukungan penuh dari daerah. Anggota DPRD adalah penghubung utama antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah,” lanjutnya.

Sarmuji juga menyoroti protes di berbagai daerah akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), mulai dari Pati, Bone, Cirebon, Jombang, hingga Banyuwangi.

“Gelombang demonstrasi terkait kenaikan PBB-P2 harus menjadi pelajaran penting bagi para kepala daerah dan anggota DPRD. Kebijakan fiskal yang langsung bersentuhan dengan rakyat menuntut sensitivitas tinggi dan kreativitas solusi,” tegasnya.

Ia menambahkan, upgrading ini akan menjadi ruang pembelajaran agar anggota DPRD Golkar lebih peka dan mampu memberi masukan konstruktif dalam pengambilan kebijakan.

Tak hanya itu, Golkar juga menyoroti pemerintah yang berencana menurunkan TKD hingga 24,7 persen pada 2026. Menurut Sarmuji, anggota DPRD harus siap mengantisipasi dampak kebijakan ini.

“Sebagai ujung tombak politik anggaran, anggota DPRD harus memastikan penurunan TKD tidak menurunkan kualitas pelayanan publik dan tidak memperlebar kesenjangan pembangunan,” ujarnya.

Golkar, kata dia, percaya sinergi pusat-daerah serta kreativitas pendanaan alternatif akan menjaga agenda pemerintahan Prabowo–Gibran tetap berjalan.

Sarmuji menegaskan komitmen Golkar untuk menghadirkan politik anggaran yang bersih dan berpihak pada rakyat.

“Partai Golkar berkomitmen menghadirkan politik anggaran yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui bimtek ini, kami memastikan anggota DPRD Golkar memiliki keterampilan teknis sekaligus pemahaman politik yang memadai,” kata Sarmuji.

Ia menekankan, arah utama adalah memastikan agenda pemerintahan Prabowo–Gibran dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja tetap berjalan.