Idrus Marham Minta Hendropriyono Buka Dalang Demo di DPR: Untuk Kepentingan Bangsa

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham

 Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, meminta mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendropriyono, untuk segera mengungkap siapa dalang di balik kericuhan demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Kamis, 28 Agustus 2025. Kericuhan itu menelan korban jiwa, salah satunya seorang pengemudi ojek online (ojol).

Menurut Idrus, pernyataan Hendropriyono yang mengindikasikan adanya aktor pengendali dari luar negeri dengan segala jaringannya di Indonesia, tidak boleh berhenti sebagai isu, melainkan harus ditindaklanjuti secara terang-benderang.

“Kalau Pak Hendro bilang ada dalang, baik luar maupun dalam negeri, ya sebaiknya disampaikan ke publik siapa orangnya. Jangan dibiarkan masyarakat berspekulasi. Apalagi sudah ada korban jiwa. Ini menyangkut kepentingan bangsa,” kata Idrus dalam keterangannya, Jumat, 29 Agustus 2025.

Mantan Kepala BIN, A.M Hendropriyono

Mantan Kepala BIN, A.M Hendropriyono

Idrus mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi upaya adu domba, baik oleh aktor eksternal maupun internal. Ia menilai, solidaritas kebangsaan harus diperkuat di tengah gejolak politik dan aksi jalanan yang kerap mengatasnamakan kepentingan rakyat.

“Kita sesama anak bangsa, jangan mau diadu-domba. Identifikasi masalah harus jernih, bukan berdasarkan emosi sesaat. Jangan sampai ada pihak yang menunggangi ketidakpuasan rakyat lalu menimbulkan korban jiwa,” tutur Idrus.

Menurut dia, protes publik sering kali muncul bukan hanya ketika pemerintah abai, tetapi justru ketika pemerintah sedang melakukan perbaikan.

“Banyak reformasi dan kebijakan korektif itu dilawan dengan resistensi. Ini situasi klasik yang sering bikin pemerintah serba salah. Presiden Prabowo juga sering menyitir soal ini. Kita harus bijak melihatnya,” imbuhnya.

Lebih jauh, Idrus mengaitkan dinamika ini dengan teori sosial yang kerap disebut Scapegoat Theory atau teori kambing hitam. Dalam konteks politik, pemerintah sering kali menjadi sasaran utama kemarahan publik, meski akar masalah sebenarnya lebih kompleks.

“Fenomena scapegoating itu nyata. Pemerintah dijadikan kambing hitam atas semua masalah, padahal kadang ada pihak lain yang justru bermain di belakang. Inilah kenapa penting bagi Pak Hendro untuk mengungkap siapa sebenarnya dalang yang dimaksud. Kalau tidak, teori itu hanya jadi bahan debat tanpa arah,” tegasnya.

“Polisi, BIN, TNI, semua punya instrumen untuk mengusut. Kalau ada bukti keterlibatan pihak asing atau jaringan tertentu, bongkar saja. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan karena terkesan kebenaran ditutup-tutupi,” sambungnya.

Sebelumnya, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M Hendropriyono mengaku mengetahui dalang penyebab kerusuhan saat aksi unjuk rasa digelar di DPR. Ia menegaskan bahwa aktor tersebut berasal dari luar negeri, namun dia belum akan mengungkapkannya sekarang.

"Karena saya tahu, saya nggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar. Tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana (luar negeri)," kata Hendropriyono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025.

Ia kembali menegaskan bahwa dalang kericuhan demo tersebut berasal dari luar negeri. Hendropriyono menilai pihak asing hanya menggerakkan kaki tangan di dalam negeri yang tanpa sadar diperalat.

Massa Ojol Serbu Mako Brimob Kwitang

Massa Ojol Serbu Mako Brimob Kwitang

"Dari luar. Dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka," kata dia.

Kendati begitu, Hendropriyono tak menyebut pihak asing itu bukanlah sebuah negara. Namun, pengaruhnya sangat besar terhadap kebijakan negara asal mereka.

"Sebetulnya non-state. Tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state," ucap dia.