demo hari ini, demo buruh 28 Agustus 2025, demo 28 agustus, demo 28 agustus 2025, demo dpr ri, Demo Buruh 28 Agustus 2025 di DPR, dan Apa Saja Daftar Tuntutannya?

Buruh dan sejumlah elemen masyarakat dikabarkan akan melakukan aksi damai pada 28 Agustus 2025 di depan gedung DPR RI.

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi di DPR tersebut akan dilakukan oleh buruh dari Jabodetabek.

“Aksi Partai Buruh dan KSPI serta Koalisi Serikat Pekerja atau KSPPB akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025 yang jatuh pada hari Kamis di depan gedung DPR,” kata Said Iqbal dalam keterangannya pada Kompas.tv, Senin (25/8/2025).

Tidak hanya di Jakarta, demo buruh juga akan dilakukan serentak di beberapa kota di Indonesia. Aksi di luar Jabodetabek tersebut dilakukan di masing-masing kantor gubernur.

“Pada tanggal 28 Agustus, aksi akan dilakukan juga di Serang, Banten; di Bandung, Jawa Barat; di Semarang, Jawa Tengah; di Surabaya, Jawa Timur; di Jogja; di Medan, Sumatera Utara; di Batam, dan Kepulauan Riau; di Bengkulu; di Lampung,” ujarnya.

Lokasi dan tuntutan demo buruh 28 Agustus 2025

Selain itu, lanjut Said, aksi juga akan dilakukan di Lampung, Palembang, Sumatera Selatan, Gorontalo, Makassar, Sulawesi Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ambon, Maluku, Ternate, Maluku Utara, Jayapura, Papua dan di beberapa provinsi lainnya.

Dia mengatakan, aksi Partai Buruh dan KSPI pada tanggal 28 Agustus 2025 mengangkat 6 isu di antaranya, hapus outsourcing, tolak upah murah, naikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen.

Selain itu, buruh mendesak pencabutan PP 35 tahun 2021 yang sudah tidak berlaku lagi yang dalam keputusan MK dinyatakan outsourcing atau alih daya hanya untuk jenis pekerjaan yang dibatasi oleh pemerintah.

Buruh juga mendesak pemerintah untuk menyetop PHK dengan membentuk Satgas PHK.

Buruh meminta reformasi pajak, di antaranya menaikkan PTKP Rp 4,5 juta rupiah per bulan menjadi Rp 7,5 juta rupiah per bulan.

“Hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, dan tidak ada lagi diskriminasi pajak wanita yang menikah dengan pria yang menikah yang selama ini diskriminasi,” ungkap dia.

Dorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan

Dia juga mendorong pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru di DPR sesuai perintah Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 tahun, hampir 1 tahun tidak dibentuk semenjak dikeluarkannya keputusan MK nomor 168 tahun 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh.

Selanjutnya, buruh juga mendesak pemerintah untuk memberantas korupsi.

Hal ini merespon kasus OTT KPK Wamenaker, Immanuel Ebenezer yang sudah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu.

“RUU perampasan aset wajib disahkan, dan revisi undang-undang pemilu sesuai keputusan MK yang kami beri nama Redesign Sistem Pemilu 2029,” jelasnya.

Nah, itulah informasi seputar rencana aksi demo buruh pada 28 Agustus 2025 di DPR RI dan sejumlah lokasi lainnya, serta daftar tuntutannya.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!