Isu Demo Besar 25 Agustus 2025 Protes Tunjangan Anggota DPR, Bagaimana Faktanya?
Belakangan ini heboh seruan untuk menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025.
Seruan aksi demo 25 Agustus 2025 tersebut beredar viral di media sosial sejak hebohnya anggaran tunjangan anggota DPR RI yang disebut-sebut mengalami kenaikan di tengah ekonomi masyarakat yang lesu.
Dilansir dari laman turnbackhoax.id, unggahan video berisi klaim “25 Agustus 2025 bakal ada demo pembubaran DPR” yang berisi narasi berikut:
“Bersiap demo besar-besaran pada tanggal 25 Agustus 2025 menyuarakan aksi masyarakat Indonesia terhadap DPR RI yang sekarang untuk minta di bubarkan !!!!!!”
Namun, dari hasil penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut.
Sehingga, seruan aksi demo di depan gedung DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025 merupakan konten palsu (fabricated content).
Respon Anggota DPR
Walau begitu, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa memberikan respons terhadap rencana aksi demo pada 25 Agustus 2025 tersebut,
Dilansir dari TribunJabar.id, Saan Mustofa mengaku bahwa pihak DPR tidak mempermasalahkan hal itu karena merupakan bagian hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, termasuk DPR.
"Itu suatu hak dan wajar dalam alam demokrasi, juga disampaikan ke DPR kan juga rumah rakyat," kata Saan usai pelantikan pengurus DPD NasDem Kabupaten Bekasi di Hotel Holiday Inn Cikarang pada Sabtu (23/8/2025).
Untuk itu, kata Saan, DPR RI siap berdialog kepada para pendemo ketika menyampaikan aspirasinya.
Karena bagiamanapun DPR mampu menyerap, menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"(Diaglog) ya kita lihat di lapangan, DPR ada badan aspirasi kan ya, kita sangat terbuka," katanya.
Masyarakat Kritisi Kenaikan Tunjangan Anggota DPR
Seperti dijelaskan sebelumnya, beredar di media sosial seruan untuk demonstrasi di depan gedung DPR pada 25 Agustus mendatang.
Aksi yang diinisiasi gerakan mengatasnamakan "Revolusi Rakyat Indonesia" itu mengajak elemen masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa untuk turun ke jalan.
Aksi ini menyoroti kenaikan pendapatan anggota DPR RI periode 2024–2029 yang naik menjadi sekitar Rp120 juta per bulan.
Pendapatan ini meningkat tajam dibandingkan pada periode awal mereka menjadi anggota DPR yakni sekitar Rp 50 juta.
Namun, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir membantah kabar tersebut. Adies Kadir menyatakan gaji pokok anggota DPR tidak naik.
Dia menyatakan yang mengalami kenaikkan adalah tunjangan anggota DPR. Tunjangan yang besarannya melonjak tajam, jenisnya sangat beragam.
Mulai dari tunjangan beras, telur, bensin, hingga tunjangan rumah yang kini mencapai Rp 50 juta per bulan.
tunjangan beras, kami cuma dapat Rp12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar Rp7 juta yang tadinya sekitar Rp4–5 juta sebulan,” ujar Adies kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8/2025).
Adies berkelakar bahwa kenaikan tunjangan ini mungkin karena Menteri Keuangan Sri Mulyani “kasihan dengan kawan-kawan DPR.”
Ia menyebut bahwa selama 15 tahun terakhir, gaji pokok anggota DPR tidak pernah naik.
“Jadi, yang naik cuma tunjangan itu saja, tunjangan beras karena kita tahu beras dan telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih,” katanya.
Ketua DPR RI Puan Maharani turut membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa gaji pokok tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, yakni Rp4,2 juta per bulan.
“Tidak ada kenaikan gaji pokok. Yang ada adalah penyesuaian tunjangan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas,” kata Puan.
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
