Kemkomdigi Tegaskan Pembatasan Fitur Live TikTok Bukan Instruksi Pemerintah
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa pembatasan fitur live TikTok bukan instruksi pemerintah. Ia mengaku memahami keresahan masyarakat terkait hal tersebut.
"Kami memahami ya keresahan tentang tidak aktifnya fitur live report ya dari TikTok. Tapi perlu kami tegaskan di sini, bahwa kebijakan itu bukan atas instruksi dari pemerintah, tapi secara sukarela dilakukan oleh TikTok," kata Nezar kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 2 September 2025.
Massa demonstrasi membakar aset bangunan milik MPR RI di Kota Bandung
Nezar mengatakan platform TikTok menemukan konten negatif terkait aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Ia menegaskan pihak Kementerian Komdigi bakal berusaha untuk mewujudkan kontek digital yang aman buat masyarakat.
"Karena TikTok menemukan beberapa konten selama eskalasi dari peristiwa kerusuhan yang terjadi dua hari yang lalu itu, itu penuh dengan konten-konten negatif, dan itu berlawanan dengan community guidelines yang dimiliki oleh tiktok," ujar Nezar.
"Kita akan terus berkolaborasi gitu ya, untuk bisa mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat buat semuanya," sambungnya.
Aksi demo di Mapolda Metro Jaya
Sebelumnya, pada 30 Agustus 2025, TikTok resmi menutup sementara fitur Live di Indonesia. Kebijakan ini diambil secara sukarela sebagai langkah pengamanan menyusul meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia.
Dalam keterangan resminya, TikTok menyatakan penutupan fitur live dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan sekaligus menjaga agar platform tetap menjadi ruang yang aman dan beradab.
