Sentil Polri yang Larang Warga Live Tiktok saat Demo, Najwa Shihab: Kamera Publik Harusnya Jadi Cermin

 Di tengah meningkatnya kritik terhadap tindakan represif aparat saat mengawal aksi massa, jurnalis senior Najwa Shihab mempertanyakan kebijakan Polri yang melarang warga melakukan siaran langsung di media sosial ketika demonstrasi berlangsung.

Larangan itu, menurut Najwa, justru berpotensi membatasi ruang publik untuk melakukan pengawasan. Ia menegaskan, kamera masyarakat di lapangan kerap menjadi alat penting dalam membongkar kebenaran. Scroll untuk tahu lebih lanjut, yuk!

"Hari ini lagi ramai ketika polisi bilang nggak boleh live TikTok pada saat demo. Demo itu hak warga," ujarnya lewat video yang diunggah di Instagramnya, dikutip Minggu 31 Agustus 2025. 

Pernyataan tersebut semakin relevan setelah tragedi di Pejompongan, Jakarta, pada Kamis malam, 28 Agustus 2025. Seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di tengah kericuhan. Detik-detik mengenaskan itu terekam kamera warga dan tersebar luas, memicu kemarahan nasional sekaligus menjadi bukti kunci yang mendesak aparat menahan tujuh personel terkait insiden tersebut.

Najwa mengakui ada kekhawatiran yang wajar dari pihak kepolisian, terutama soal keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa karena iming-iming popularitas di TikTok.

"Kekhawatiran bahwa pelajar ikut-ikutan karena iming-iming hadiah di TikTok, itu masuk akal. Karena mereka rawan dijadikan massa instan dan kalau ada kerusuhan yang paling rentan jadi korban. Jadi iya, perlindungan terhadap anak itu perlu," katanya.

Namun, ia menilai persoalan yang lebih krusial justru menyangkut transparansi aparat.

"Tapi mari jujur, ketika publik merekam dan menyiarkan secara live, itu rasanya cara paling ampuh untuk memastikan tidak ada kesewenang-wenangan aparat," tegas Najwa.

Ia menambahkan, sejarah mencatat banyak kasus kekerasan aparat yang hanya bisa terungkap karena adanya rekaman warga menggunakan ponsel. Tanpa dokumentasi tersebut, narasi resmi kerap mendominasi dan menyulitkan pengungkapan fakta.

Bagi Najwa, inti dari demokrasi bukan sekadar kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, melainkan juga tanggung jawab negara dalam memperlakukan warganya secara adil dan manusiawi.

"Dalam demokrasi, demo itu bukan cuma yang berteriak di jalan, tapi soal bagaimana negara lewat aparatnya memperlakukan warganya apakah adil dan manusiawi. Jadi, kamera publik harusnya jadi cermin, bukan justru malah dihindari dan membuat publik tidak bisa melihat secara lebih jernih," pungkasnya.